TNI AL dapat bantuan bahan bakar untuk patroli dari Kemenhub

Koordinasi pengamanan laut kini berada di bawah Badan Keamanan Laut yang melibatkan seluruh instansi.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan, keberadaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Pulau Laut, Kalimantan Selatan akan mempermudah jaringan koordinasi birokrasi para penegak hukum.

"Kehadiran Bakamla diharapkan mempermudah jaringan birokrasi dan koordinasi para penyelenggara penegakan hukum di laut yang selama ini dirasakan sebagai hambatan bagi para pelaku ekonomi di bidang maritim," kata Menko Polhukam pada Seminar Nasional TNI Angkatan Laut 'Sinergitas dan Peran Komponen Bangda dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Berwawasan Maritim' di Balai Samudra, Jakarta Utara, Selasa, (15/12).

Lebih jauh, dia mengatakan, tata kelola pemerintahan semacam itu akan memberikan angin segar dalam mempercepat terwujudnya konsep poros maritim sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pembentukan Bakamla menurutnya, sesuai amanat UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. "Bakamla memiliki kewenangan dalam keamanan maritim, meliputi berbagai instansi sipil dan militer yang diformulasikan dalam wadah yang solid, seperti TNI AL, kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Imigrasi dan Bea Cukai, dan lainnya," katanya.

Menurutnya, TNI Angkatan Laut, Kepolisian dan Kemenhub siap menghibahkan kapalnya untuk membantu Bakamla dalam melakukan patroli keamanan laut. Apalagi, Kementerian Perhubungan masih memiliki bahan bakar yang cukup, sehingga bisa mengatasi keluhan TNI AL soal ketersediaan bahan bakar.

"Saya dibisikkan oleh Menhub Ignatius Jonan bahwa bahan bakar di Kemenhub masih banyak. Ini bisa dialihkan. Proyeksi TNI AL hanya 30 persen. Diharapkan ke depan kebutuhan bahan bakar bisa mencapai 70-80 persen, sehingga bisa melakukan pengamanan laut secara maksimal," katanya.