TKN Beberkan Dugaan Indikasi Upaya Penggagalan Pemilu 2024
Ada juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.
Ada juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.
TKN Beberkan Dugaan Indikasi Upaya Penggagalan Pemilu 2024
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memaparkan adanya dugaan narasi yang terindikasi menggagalkan Pemilu 2024.
Wakil Komandan Echo (Hukum dan Advokasi) TKN, Habiburokhman mengatakan, indikasi yang pertama adalah terbitnya koran Achtung berisi fitnah terhadap Prabowo soal pelanggaran HAM.
Menurut Habiburokhman, koran itu setidaknya sudah beredar si kota besar seperti Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Riau, Pekanbaru, Aceh dan Sumatera Utara.
"Pertama, penyebaran koran Achtung yang sangat masif di berbagai kota besar yang isinya adalah fitnah. Ini dua hari tiga hari beredar (isi koran) penculikan aktivis 98. Ini gambar Pak Prabowo pak Prabowo difitnah sebagai penculik," katanya di Media Center TKN, Jakarta, Jumat (12/1).
"Padahal, kalau kita bicara soal penculikan, tuduhan kepada pak Prabowo ada setidaknya empat fakta hukum yang jelas-jelas menguatkan pak Prabowo tidak ada kaitan sama sekali dengan penculikan aktivis 98," sambung Habiburokhman.
Indikasi kedua, lanjut Habiburokhman, pihaknya mencurigai adanya gerakan yang menghasut mahasiswa turun ke jalan untuk melalukan demonstrasi menentang politik dinasti.
“Adanya hasutan kepada mahasiswa untuk turun ke jalan ya untuk melakukan demonstrasi menentang politik dinasti dan membangun narasi soal pelanggaran HAM menangkap para pelanggar HAM," ucapnya.
Kecurigaan ketiga adalah narasi yang seolah-olah mencoba membenturkan antara prajurit TNI dan anggota Polri dengan masyarakat sipil. Menurutnya, ada beberapa insiden kasus yang sudah terjadi dan 'digoreng' ke publik.
"Kita lihat ya Kasad sudah tegas menindak semua oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran tetapi ada pihak-pihak yang terus menggoreng isu ini ya kan seolah-olah TNI secara sistematis berpihak pada satu pihak dan mengintimidasi pihak yang lain ya," tegasnya.
Selain itu, ada narasi untuk menunda atau menghentikan bantuan sosial yang dikaitkan dengan politik. Padahal, kata Habiburokhman, bantuan sosial sudah berjalan dari pemerintah sejak pemilu belum dimulai.
"Namanya bantuan sosial itu kan memang sudah diprogramkan dan Itu haknya masyarakat, nah kalau memang sampai tertunda apalagi dibatalkan reaksi keras dari masyarakat dan pertaruhannya tentu keberlangsungan pemilu yang kita inginkan secara damai bisa tidak terwujud nah ini ini teman-teman saya garis bawahi ini dugaan saya," tutupnya.
