Tolak referendum Papua, ratusan pemuda geruduk Kodam V Brawijaya

"Jokowi belum apa-apa telah menyetujui penandatanganan referendum Papua Merdeka," kata pengunjuk rasa.

Ratusan pemuda menamakan diri Majelis Kebangsaan Pancasila Jiwa Nusantara Jawa Timur, menggeruduk Markas Kodam V Brawijaya, di Jalan Raden Wijaya, Surabaya, Jumat siang (17/10).

Mereka menggelar aksi dan ingin menyampaikan aspirasinya tentang kabar presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi), yang akan segera dilantik pada 20 Oktober nanti menyetujui referendum Papua Merdeka.

Dengan kaos hitam-hitam mereka berkumpul di Lapangan Makodam V Brawijaya dan menggelar orasi. Mereka juga mengucapkan "Sumpah Rakyat" dan mengepalkan tangan ke atas.

"Jokowi belum apa-apa telah menyetujui penandatanganan referendum Papua Merdeka. Sudah cukup Timor Leste lepas dari NKRI, kita tidak ingin itu kembali terulang di pemerintahan Jokowi nanti," teriak orator sekaligus Korlap Aksi, Sahdi.

Menurut mereka, penandatanganan persetujuan referendum atas rakyat Papua itu, dilakukan Jokowi sebelum Pemilu 2014 digelar. Ada delapan item perjanjian, namun dari delapan item itu Jokowi hanya menyetujui satu item, yaitu soal referendum.

"Isu referendum ini yang kita persoalkan. Sebelum pemilu lalu, ada kesepakatan itu. Untuk itu jangan sampai ini terjadi. Ini sangat riskan, ini sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI," teriak dia lagi.

Dalam orasinya, para demonstran mengaku tidak menolak kepemimpinan Jokowi-JK untuk lima tahun ke depan karena secara sah, sesuai hasil pemilu Jokowi telah terpilih sebagai presiden ketujuh RI.

"Kita bukan menolak kepemimpinan Jokowi. Jokowi sudah disahkan sebagai presiden, kita sebagai rakyat mematuhi itu, namun jangan sampai dia menyetujui referendum Papua Merdeka. Kita rakyat Jawa Timur siap berdarah-darah untuk keutuhan NKRI," ujarnya lagi yang disambut teriakan heroik para demonstran.

Massa aksi juga menuding, Jokowi telah menjalin kerja sama dengan pihak asing untuk menyetujui referendum itu. "Ada persekongkolan jahat antara Jokowi dan pihak asing untuk memecah belah NKRI. Ada campur tangan asing untuk menghancurkan NKRI. Kita akan melawan, jika NKRI yang kita cintai tercerai berai."

"Kita sebagai rakyat di Jawa Timur akan bersatu melawan. Untuk itu, kita percaya kepada TNI, untuk tetap bersama-sama rakyat mempertahankan keutuhan NKRI. Kita di sini ingin menyampaikan aspirasi kita ke Pandam V Brawijaya agar bisa memberi masukan ke Palima TNI untuk menolak referendum," katanya heroik.

Puas berorasi, mereka hendak menemui Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Eko Wiratmoko. Sayang, Pangdam tidak berada di tempat. Perwakilan para demonstran hanya di temui Asisten Intelijen Kasdam V Brawijaya, Kolonel (Inf) Dedy Agus Purwanto yang ditemani Kadisepen, Kolonel (Arm) Totok Sugiharto.

Dengan isak-tangis sedih, secara simbolik, Sahdi menyerahkan dokumen penolakan referendum Papua Merdeka kepada Kolonel (Inf) Dedy Agus Purwanto. Sementara itu, Kolonel (Arm) Totok Sugiharto menyampaikan, ini hanya aspirasi bukan demonstrasi menuntut Kodam V Brawijaya.

"Karena hanya aspirasi, tentu kita persilakan ke sini. Jadi ini bukan demo. Soal masalah penandatangan referendum, kita tidak tahu soal itu. Yang jelas aspirasi mereka kita terima," ujar Totok.