Tuntaskan konflik agraria, Jokowi disarankan bentuk lembaga peradilan khusus
Dia mengatakan, Jokowi-JK wajib memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik agraria. Sebab reforma agraria adalah bentuk usulan pemerintahan saat ini. "Jadi sudah sangat kompleks. Jadi kalau tidak diselesaikan secara komprehensif, dia akan menimbulkan persoalan-persoalan baru," ujarnya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat ada ribuan laporan terkait konflik agraria selama 4 tahun kepemerintahan Jokowi-JK. Pihak Komnas HAM pun mengusulkan agar segera membentuk lembaga peradilan khusus.
Walaupun sudah ada Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga menjelaskan, penyelesaian tersebut tidak cukup. Apalagi, kata dia, kebanyakan konflik tersebut terjadi sudah puluhan bahkan ratusan tahun lalu, sehingga sulit untuk menguraikannya di pengadilan negeri.
-
Mengapa para aktivis mendesak Presiden Jokowi terkait pelanggaran HAM? Mereka mendesak segera diadilinya pihak-pihak yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran berat HAM.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
"Belum ada pengaturan mengenai pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria. Ini konflik sudah seratus tahun, dari zaman kolonial pemerintahan Belanda, akumulasi dengan pemerintah otoriter," kata Sandra di Bakoel Koffie, Jumat (19/10).
Dia mengatakan, Jokowi-JK wajib memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik agraria. Sebab reforma agraria adalah bentuk usulan pemerintahan saat ini. "Jadi sudah sangat kompleks. Jadi kalau tidak diselesaikan secara komprehensif, dia akan menimbulkan persoalan-persoalan baru," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memberikan nilai 40 dari 100 untuk pemerintahan Jokowi-JK soal penanganan konflik sumber daya alam dan agraria.
Selain tak tuntas mengurai konflik agraria, menurut Damanik, Jokowi justru membuka ruang munculnya konflik agraria baru lewat proyek-proyek infrastrukturnya.
Dia mengklaim menerima banyak aduan soal konflik agraria akibat proyek infrastruktur, seperti pembebasan lahan untuk proyek jalan tol, revitalisasi jalur kereta api, pembangunan bandara, maupun pembuatan waduk.
Baca juga:
4 Tahun pemerintahan, Jokowi-JK nilai tak jujur soal kesenjangan ekonomi
4 Tahun Jokowi-JK, rapor merah untuk penanganan kasus HAM berat
Komnas HAM: Soal penegakan kasus intoleransi, nilai Jokowi-JK masih di bawah 50
Komnas HAM beri nilai 40 untuk Jokowi-JK terkait konflik agraria
4 Tahun Jokowi-JK, sukses bangun infrastruktur tapi soal HAM masih jadi PR
4 Tahun pimpin Indonesia, Jokowi dinilai mampu bereskan dua warisan masalah