Ulama minta Jokowi selesaikan masalah bangsa tak pakai cara politik
Menurut Syukron, para ulama berharap agar Presiden tak menyelesaikan persoalan bangsa hanya dengan politik. Sebab, kata dia, persoalan bangsa yang diselesaikan secara politik dinilai tak memiliki kepastian. "Karena penyelesaian politik itu bisa timbul dan tenggelam," tegasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah ulama yang sebagian di antaranya merupakan pimpinan pondok pesantren di Pulau Jawa. Jokowi meminta para ulama yang hadir menyampaikan unek-unek terhadap segala persoalan.
Dalam pertemuan tersebut, Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman Jakarta, KH Syukron Ma'mun mengatakan, dirinya dan sejumlah ulama lain menyampaikan unek-unek dari pelbagai pandangan.
Menurut Syukron, para ulama berharap agar Presiden tak menyelesaikan persoalan bangsa hanya dengan politik. Sebab, kata dia, persoalan bangsa yang diselesaikan secara politik dinilai tak memiliki kepastian.
"Karena penyelesaian politik itu bisa timbul dan tenggelam. Karena itu kami menginginkan kepada Presiden, segala persoalan bangsa ini diselesaikan dengan yang hak, dengan adil seadil-adilnya," kata Syukron dalam pernyataan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/4).
Terkait persoalan hukum yang terjadi di Tanah Air, Syukron berharap Jokowi sebagai Kepala Negara dapat mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan adil.
"Presiden menginginkan unek-unek ulama dikeluarkan dalam menyumbang pikirannya dan di situlah para ulama, menyampaikan dalam bidang hukum, kami mengharapkan pemerintah segala persoalan bangsa ini diselesaikan dengan hukum yang adil dan kebenaran," jelasnya.
Presiden, lanjut Syukron, menyambut baik masukan dari para ulama. Bahkan, kata dia, Presiden mengetik sendiri unek-unek yang disampaikan dan berjanji akan menindaklanjutinya dengan meminta Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melakukan pertemuan lanjutan.
"Alhamdullilah tanggapan beliau baik. Alhamdullilah Pak Jokowi menerima, dia ketik sendiri di file sendiri supaya tidak lupa," ujarnya.
Baca juga:
Jokowi apresiasi peran ulama jaga semangat perdamaian bangsa
Jokowi minta aturan pajak untuk tanah menganggur cepat keluar
Jokowi: Dana abadi pendidikan capai Rp 400 triliun hingga tahun 2030
Jokowi kesal masih banyak regulasi hambat investasi
Sidang kabinet diawali ucapan selamat ulang tahun ke Wiranto
Ucapkan belasungkawa, Presiden Jokowi telepon Ganjar Pranowo
KPK berharap Jokowi pilih calon terbaik pengganti Patrialis Akbar
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kenapa Presiden Jokowi memutuskan untuk membentuk Satgas Judol? Pembentukan satgas judi online bertujuan melakukan percepatan pemberantasan kegiatan perjudian daring secara tegas dan terpadu dalam rangka melindungi masyarakat.