Usman Hamid: Kepercayaan terhadap Polri hancur karena Jokowi

"Kalau Jokowi mencintai kepolisian maka usutlah rekening gendut (Budi Gunawan)," tegas mantan Koordinator KontraS ini.

Keputusan Presiden Joko Widodo memilih Komjen Pol Budi Gunawan menjadi calon Kapolri menuai kontroversi di masyarakat. Apalagi, setelah dicalonkan Jokowi, Komjen Budi menjadi tersangka di KPK.

Namun, hal itu tak juga membuat Jokowi membatalkan keputusannya mengusung Komjen Budi. Jokowi justru menunda pelantikan Komjen Budi sampai proses hukumnya jelas.

Desakan terhadap Jokowi untuk membatalkan pencalonan Komjen Budi pun ramai dilakukan. Salah satunya melalui demonstrasi di depan Istana yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Polri.

Anggota koalisi yang juga mantan Koordinator KontraS, Usman Hamid menilai, dampak dari keputusan Presiden Jokowi itu telah menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun.

"Kita dipengaruhi seolah-olah keputusan ini bukan pilihan Jokowi, saya rasa ini menyesatkan. Bagaimanapun Jokowi sadar apa konsekuensi menunjuk orang yang terlibat KKN. Hari ini kepercayaan terhadap polisi hancur bukan karena siapa-siapa, tapi karena Presiden," kata Usman di depan gedung Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).

Usman meragukan Presiden Jokowi dapat mengubah institusi Kepolisian menjadi lebih baik. Dia menegaskan, bila Presiden benar-benar mencintai Kepolisian, maka harus berani mengusut dugaan rekening gendut milik Budi Gunawan.

"Saya ragu Jokowi bisa mengubah kepolisian menjadi lebih baik. Kalau Jokowi mencintai kepolisian maka usutlah rekening gendut," tegasnya.

Dia menambahkan, pemerintahan Presiden Jokowi yang terbilang masih seumur jagung ini telah melahirkan pelbagai persoalan serius.

"Situasi mendesak di Indonesia. Belum 3 bulan Jokowi menjalankan pemerintahan ada banyak persoalan serius yang merugikan masyarakat secara keseluruhan," pungkasnya.

Baca juga:
Terlalu ambisius, Jokowi harus berkaca pada kegagalan program SBY
Jokowi diminta nonaktifkan Komjen Budi agar tak ganggu proses hukum
Soal Komjen Budi, Menkum HAM sarankan Jokowi hormati keputusan DPR
Gerindra nilai pencopotan Sutarman bukan pembersihan orang SBY