Vaksinasi Booster Diusulkan Ditunda, Kemenkes akan Bahas dengan Epidemiolog
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menanggapi desakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan terkait penundaan pelaksanaan vaksinasi booster. Menurutnya, desakan tersebut akan dipertimbangkan.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menanggapi desakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan terkait penundaan pelaksanaan vaksinasi booster. Menurutnya, desakan tersebut akan dipertimbangkan.
"Ini menjadi salah satu masukan kepada pemerintah untuk kebijakan," kata Siti Nadia kepada merdeka.com, Minggu (9/1).
-
Bagaimana vaksin polio memberikan kekebalan terhadap virus? Vaksin bekerja dengan memperkenalkan virus yang dilemahkan atau sudah mati ke dalam tubuh manusia. Dalam respons terhadap vaksinasi tersebut, tubuh akan menghasilkan antibodi untuk melawan virus polio.
-
Apa itu Vaksin Herpes Zoster? Vaksin Herpes ZosterSangat penting bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dengan mendapatkan vaksin Herpes Zoster. Hal ini agar kondisi seperti yang dijelaskan sebelumnya bisa dicegah. Vaksin Herpes Zoster sendiri perlu didapatkan oleh kelompok usia 50 tahun ke atas.
-
Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV merupakan vaksin untuk mencegah infeksi human papillomavirus (HPV). HPV adalah virus yang dapat menyebabkan kutil kelamin dan berbagai jenis kanker di organ kelamin dan reproduksi, seperti kanker serviks, kanker penis, kanker anus, dan kanker tenggorokan.
-
Vaksin apa saja yang melindungi kucing dari penyakit berbahaya? Vaksin pada kucing biasanya diberikan melalui suntikan di bawah kulit, dan beberapa juga ada yang diberikan sebagai tetes ke mata atau hidung. Vaksin kucing diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit menular melalui stimulasi respon imun jika nantinya kucing Anda terkena infeksi.
-
Apa manfaat utama dari vaksin polio? Salah satu manfaat utama dari vaksin polio adalah memberikan kekebalan tubuh terhadap virus polio.
-
Bagaimana cara mencegah Covid Pirola? CDC menyarankan masyarakat untuk melindungi diri dari virus ini karena masih belum jelas tentang seberapa pesat varian ini dapat menyebar. Untuk itu, sebagai tindakan pencegahan masyarakat diminta untuk melakukan hal berikut:• Dapatkan vaksin Covid-19.• Jalani tes Covid.• Cari pengobatan jika Anda mengidap Covid-19 dan berisiko tinggi sakit parah• Jika Anda memilih untuk memakai masker, kenakan masker berkualitas tinggi yang pas di hidung dan mulut.• Tingkatkan ventilasi udara.• Selalu mencuci tangan usai beraktivitas.
Nadia memastikan, desakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan akan dibahas pemerintah bersama para ahli epidemiologi.
"Nanti akan dibahas juga bersama para ahli epidemiologi," ucapnya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian vaksin booster untuk masyarakat umum. Desakan ini merujuk pada kondisi vaksinasi dosis satu dan dua di Indonesia belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan, terutama warga lanjut usia.
Baca juga:
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Mengkaji Ulang Rencana Vaksinasi Booster
Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju Vaksin Anak dan Booster
Distribusikan Vaksin Booster, Kemenkes Gunakan Pola Saat Ini
Hingga Kamis (6/1), cakupan vaksinasi dosis kedua masih relatif rendah, yakni 55,58 persen. Vaksinasi lansia dosis penuh juga baru mencapai 42,86 persen. Artinya, masih ada sekitar 6,9 juta lansia yang belum mendapatkan vaksin sama sekali.
Jumlah ini belum termasuk kelompok rentan, seperti warga dengan penyakit penyerta, ibu hamil, masyarakat adat, difabel dan lainnya.
"Rencana ini (pemberian vaksin booster) justru akan menempatkan mereka yang belum mendapatkan vaksin sama sekali semakin rentan terinfeksi dan meningkatkan rasio kematian," kata anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan, Firdaus Ferdiansyah, Minggu (9/1).
Rencana pemerintah menyalurkan vaksin booster juga dianggap akan memicu ketimpangan capaian vaksinasi di daerah. Jika merujuk pada syarat, vaksinasi booster hanya diberikan kepada kabupaten dan kota yang sudah mencapai vaksinasi dosis pertama sebanyak 70 persen dan 60 persen dosis kedua.
Data 7 Januari 2022, hanya terdapat 244 kabupaten dan kota yang mencapai syarat tersebut. Artinya, masih ada 290 kabupaten dan kota yang cakupan vaksinasi dosis penuh kurang dari 60 persen.
"Kondisi ini menunjukkan ketimpangan dalam distribusi dan penerimaan vaksin kepada masyarakat masih terjadi. Padahal, transmisi lokal Omicron sudah berlangsung," ucap relawan LaporCovid-19 ini.
Apabila booster diberikan kepada 244 kabupaten dan kota saja, maka dapat menyebabkan ketidakadilan akses vaksin. Sebab, mereka berpotensi lebih dahulu menerima vaksin booster dibandingkan warga di 290 kabupaten dan kota.
Firdaus mengingatkan, pandemi merupakan krisis kesehatan global, maka perlindungan menyeluruh bagi seluruh warga sangat menentukan keselamatan bersama. Jika hanya sebagian masyarakat telah divaksin mendapatkan kesempatan untuk booster sementara yang lain belum, maka penularan Covid-19 masih sangat mengancam.
Karena itu, pemerintah harus memastikan semua orang mendapatkan perlindungan melalui vaksinasi dosis satu dan dua, sebelum booster diberikan.
"Ingat, no one is safe until everyone is safe (tidak ada yang aman sampai semua orang aman)," ucapnya.
Baca juga:
Capaian Vaksinasi Belum 70%, Ini yang Dilakukan Pemprov Sumbar untuk Gaet Masyarakat
DPR Dorong Pemerintah Gratiskan Vaksin Booster, Ini Alasannya
Rencana pemerintah memberikan vaksin booster berbayar bagi warga yang bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan juga dinilai akan menghambat capaian vaksinasi dan tujuan peningkatan kekebalan penduduk. Padahal konstitusi, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, dan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, telah memandatkan pemerintah untuk memberikan akses terhadap layanan kesehatan, termasuk vaksinasi yang setara.
"Skema vaksinasi berbayar hanya menguntungkan mereka yang memiliki kemampuan membeli vaksin sedangkan masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan vaksin," kata Agus Sarwono dari Transparency International Indonesia yang juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan telah mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, untuk meminta memberikan saran kepada pemerintah Indonesia agar segera menunda rencana pemberian vaksin booster pada 12 Januari 2022, sebelum vaksinasi dosis primer diberikan kepada seluruh target sasaran vaksinasi.
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan juga mendesak agar vaksinasi diberikan gratis kepada semua warga. Sebab, vaksin adalah barang publik yang tidak boleh diperjualbelikan di masa krisis. Vaksin yang ada saat ini didapat secara gratis dari kerja sama bilateral antarnegara dan kerja sama multilateral, serta pembelian langsung menggunakan dana APBN.
Baca juga:
Studi Israel, Begini Dampak Dosis Keempat Vaksin Covid-19 terhadap Tubuh
Dimulai 12 Januari, 244 Kabupaten/Kota Siap Lakukan Vaksinasi Booster
DPR Sebut Vaksinasi Booster Kategori Mandiri Membantu Pemerintah
Ditanya Soal Pelaksanaan Vaksinasi Booster, Begini Tanggapan Dinkes Sumut
Memahami Vaksin Booster dan Manfaatnya Bagi Tubuh