Validasi DPT untuk Vaksin Covid-19, KPU Bogor Kesulitan Akses Data Kependudukan
"Kami sudah bersurat ke Disdukcapil Kabupaten Bogor untuk meminta data kependudukan. Tapi belum diberikan. Belum tahu kenapa. Jadi itu memang sedikit menghambat," kata Herry.
KPU Kabupaten Bogor sedang melakukan validasi data pemiih tetap (DPT) Pemilu 2019, untuk digunakan sebagai basis data penerima vaksin Covid-19.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Bogor, Herry Setiawan menjelaskan validasi dilakukan karena terdapat DPT ganda hasil analisa KPU RI.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data DPT.
-
Kapan Anies-Cak Imin mendaftar ke KPU? Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
-
Bagaimana Anies-Cak Imin menuju ke KPU? Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Saat itu, mereka menggunakan mobil Jeep untuk menuju ke KPU RI, Jakarta.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
Kata Herry, berdasarkan hasil analisa DPT Hasil Perbaikan (DPTHP-3) KPU RI itu tertuang dalam edaran Nomor 134/PL.02.1-SD/01/KPU/11/2021. Dalam edaran itu menyebutkan bahwa terdapat data invalid atau ganda pada KPU kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilu 2019 dan 2020.
"Maka itu kami sedang melakukan validasi data, untuk mendukung program vaksinasi Covid-19. Kami di KPU Kabupaten Bogor memang terdapat DPT ganda yang harus disinkronkan dengan data kependudukan Kabupaten Bogor," kata Herry saat dihubungi, Minggu (14/2).
Namun, kata dia, KPU Kabupaten Bogor kesulitan mengakses data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor untuk mendapatkan data jumlah penduduk dan klasifikasi usia sebagai dasar validasi data.
"Kami sudah bersurat ke Disdukcapil Kabupaten Bogor untuk meminta data kependudukan. Tapi belum diberikan. Belum tahu kenapa. Jadi itu memang sedikit menghambat," kata Herry.
Menurutnya, data DPT pemilu bisa digunakan sebagai landasan pemberian vaksin Covid-19. Pasalnya, dalam daftar DPT, selain valid karena kesesuaian nama dengan domisili, juga terdapat kategori usia di dalamnya.
"Iya. Kan dalam program vaksinasi itu ada klasifikasi usia yang diprioritaskan. Nah dalam DPT ada data-data itu. Tinggal divalidasi kalau-kalau ada data pemilih yang sudah meninggal tapi masih tercatat. Makanya perlu data dari disdukcapil," jelas Herry.
Baca juga:
Pemerintah Beri Santunan Jika Penerima Vaksin Covid-19 Alami Cacat Atau Meninggal
Satgas Akui Sulit Kejar Target Vaksinasi Covid-19 1 Juta per Hari
Soal Vaksin Covid-19, Jubir Satgas Sebut tidak Ada Solidaritas Antarnegara
Jokowi Teken Aturan Penerima Vaksin Tolak Divaksinasi Covid-19 Dijerat Sanksi
Wagub DKI soal Polemik Sosialita Terima Vaksin: Helena Lim Bukan Pegawai Apotek