VIDEO: Pemerintah Ogah Minta Maaf Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Hanya Menyesali
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan hasil rapat Presiden Jokowi dengan para menteri dan pejabat setingkat menteri, Selasa (3/5). Salah satu hasil pertemuan, yaitu membahas soal rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan hasil rapat Presiden Jokowi dengan para menteri dan pejabat setingkat menteri, Selasa (3/5). Salah satu hasil pertemuan, yaitu membahas soal rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres nomor 2 tahun 2023, untuk mengambil langkah untuk melakukan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu. Rekomendasi ini difokuskan pada korban, bukan para pelaku. Menurut Mahfud, jika menyangkut ke para pelaku, artinya menyangkut ke yudisial, dan harus diputuskan Komnas HAM dan DPR.
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Apa yang diklaim oleh video tentang Mahfud MD dan DPR? Video tersebut mengandung narasi bahwa Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bersama DPR membongkar kebusukan hakim MK saat pelaksanaan Pilpres.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Siapa yang berhak atas HAM? Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya.
-
Mengapa video tentang Mahfud MD dan DPR disebut hoaks? Video yang mengeklaim Mahfud dan DPR bongkar kebusukan hakim di Pilpres adalah hoaks karena narasi yang disampaikan dalam video tidak relevan dengan judul video.
Selain itu, pemerintah tidak akan minta maaf atas terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pemerintah hanya menyesali adanya kejadian tersebut, dan tidak akan mengubah.
Baca juga:
Pemerintah Tidak Sampaikan Kata Maaf untuk Pelanggaran HAM Berat
Jokowi Tunjuk Letjen Teguh Rumekso jadi Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan PPHAM
Ada 5 Ribu Kasus Pelanggaran HAM di Aceh, Data Korban Dilaporkan KKR ke Mahfud MD
Bagir Manan Cecar Calon Hakim Soal Kasus HAM Berat Tak Tuntas, Dijawab Karena Politik
Presiden Jokowi Akui 3 Pelanggaran HAM Berat di Aceh, DPRA: Masih Ada Kasus Lain
Ini 10 Masalah Terbesar Dunia Menurut PBB
Presiden Jokowi Diminta Bentuk Komisi Penyelesaian Kasus HAM Berat Masa Lalu