Wacana Mobil Listrik jadi Mobil Dinas Perlu Dipersiapkan Secara Matang

Pemerintah, kata dia, harus membuat route map untuk memudahkan adanya kebijakan tersebut termasuk sarana dan prasarana. "Jangan sampai suatu ketika tiba-tiba semua mengeluh, semua enggak ada, ini enggak ada," ungkap Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Surya Dharma.

2019-08-16 08:26:47

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, bakal menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mewujudkan program mobil listrik jadi kendaraan dinas tahun depan. Hal ini merupakan bentuk dukungan usai Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang kendaraan listrik berbasis baterai.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, setuju dengan pengadaan tersebut. Tetapi, kata dia, hal itu menjadi kewenangan Kemensetneg.

"Ya itu bagus-bagus aja. Tapi itu kan Setneg yang akan melakukan pengadaan," kata Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan, Jakara Pusat, Kamis (15/8).

Pemerintah sudah menyiapkan kebijakan terkait penggunaan mobil listrik untuk masyarakat. Bukan hanya kalangan terbatas saja.

"Kita sudah siapkan kalau kebijakan ini kan untuk publik. Jadi bukan cuma untuk kalangan terbatas," ungkap Airlangga.

Sebaliknya, Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, tak setuju dengan usulan tersebut. Selain karena biaya yang mahal untuk membuat mobil listrik berstandar seperti yang dipakai para pejabat negara saat ini, ketahanan daya baterai juga perlu dipikirkan.

"Jalanan Jakarta macet apa waktu battery-nya cukup, di sisi lain aktivitas menteri cukup tinggi. Mobil listrik kan lihat jam kuatnya baterai," kata Heru.

Menyikapi rencana tersebut, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Surya Dharma, tidak yakin mobil listrik bisa digunakan untuk kendaraan dinas. Menurutnya, perlu ada kajian lebih mendalam sebelum diterapkan.

Pemerintah, kata dia, harus membuat route map untuk memudahkan adanya kebijakan tersebut termasuk sarana dan prasarana.

"Susah juga kalau dikatakan lebih baik. Kalau saya lihat memang, harus ada sebuah skenario yang tepat," kata Surya saat dihubungi merdeka.com, Jumat (6/9).

Dia belum melihat ada kesiapan pemerintah dalam hal penyimpanan daya listrik, tenaga baterai, hingga kebutuhan listrik di Indonesia. Namun jika itu benar-benar terlaksana, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan menjadi model utama untuk penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.

"Jangan sampai suatu ketika tiba-tiba semua mengeluh, semua enggak ada, ini enggak ada," ungkap Surya

Dia juga berharap pemerintah harus memiliki pilot project untuk pengadaan tempat pengisian daya listrik untuk kendaraan tersebut. Seperti adanya tempat pengisian baterai di kantor pemerintahan.

"Kan enggak perlu harus datang ke mana-mana cari tempat ngecharge tapi di tempat parkir-parkir sehingga ketika dia keluar sudah cukup lagi. Saya kira memang masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," kata Surya.

Baca juga:
Sekretariat Presiden Tolak Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pejabat
Ada Aturan Baru, Harga Mobil Listrik Bakal Turun
Berikut Isi Detail Soal Insentif pada Perpres Mobil Listrik
Menteri Airlangga Dukung Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pejabat
Ketua DPR Setuju Kendaraan Dinas Pejabat Pakai Mobil Listrik
Pertamina Putar Otak Agar Bisa Masuk Bisnis Mobil Listrik
Menko Luhut Siapkan APBN Guna Pengadaan Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas

(mdk/lia)