Wakapolri akui kirim surat permohonan sita dokumen di KPK

Polri mengajukan surat permohonan penyitaan dokumen milik KPK ke PN Jakarta Selatan.

Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti tak menampik telah mengajukan surat pengajuan permohonan penyitaan dokumen milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Badrodin mengatakan surat penetapan pengadilan itu untuk keperluan penyelidikan terkait kasus pimpinan KPK Bambang Widjojanto.

"Ya, ada salah satu salinan dokumen yang kita perlukan untuk lidik. Kalau kita minta begitu saja. KPK pasti tidak mau kasih, maka kita minta persetujuan penetapan ke pengadilan untuk bisa kita jadikan barbuk," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/2).

Dengan adanya surat itu seharusnya KPK wajib menyerahkan dokumen-dokumen untuk bahan penyelidikan kepolisian. "Seharusnya begitu karena kemarin KPK datang minta riwayat hidup personel, ya kita kasih. Maka kita memerlukan seperti itu, maka harapan saya bisa diberikan," ujarnya.

Badrodin mengaku tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan surat permohonan itu, karena kewenangan penyidik. "Itu kewenangan penyidikan, bukan kebijakan saya boleh atau tidak. Itu adalah kewenangan penyidikan, tetapi itu dilakukan untuk bisa melengkapi penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim," ujarnya.

Badrodin membantah tindakan ini manuver ke KPK. Badrodin menegaskan permintaan surat permohonan sita itu untuk kepentingan penyelidikan.

"Kan ini bukan menyangkut masalah kita datang ke KPK, tapi ini masalah admistrasi kita harus minta izin ke pengadilan, bukan tindakan kita ke pengadilan," ujarnya.