Wakapolri usul patroli siber cegah radikal dan kejahatan Trans Nasional di AMMTC
Wakapolri usul patroli siber cegah radikal dan kejahatan Trans Nasional di AMMTC. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin menggagas kegiatan patroli siber. Hal ini dilakukan guna mencegah radikalisme dan kekerasan kelompok ekstrimisme pada kawasan Asia Tenggara ASEAN.
Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin menggagas kegiatan patroli siber. Hal ini dilakukan guna mencegah radikalisme dan kekerasan kelompok ekstrimisme pada kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
"Kita bangun kerja sama terkait pemantauan terhadap kelompok atau jarungan teroris," kata Komjen Polisi Syafruddin dikutip dari Antara, Selasa (19/9).
Komjen Syafruddin mengusulkan pembentukan satuan khusus patroli siber pada ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-11 di Filipina yang dilaksanakan sejak 18-21 September 2017.
Syafruddin juga menambahkan, kerja sama lainnya yakni pertukaran informasi intelijen tentang kelompok teroris dan radikal, serta subnasional pada kawasan perbatasan. Polisi jenderal bintang tiga itu menuturkan, satuan tugas patroli siber mampu mendeteksi dini aktivitas jaringan teroris yang menyalahgunakan internet.
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Apa saja yang dilakukan Polri untuk mengamankan kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta? Dalam beberapa skenario untuk terjadinya pelbagai gangguan selama kunjungan Paus di Jakarta, kata Tjahyono juga telah diantisipasi. Tidak menutup seperti akan ada aksinya terorisme."Untuk ada polri pencegahan untuk dugaan tindak teroris. selama paus TFG ada skenario ada kemungkinan terburuk ada unjuk rasa, terorisme pada orang-orang yang tidak berkenan," tegas dia.
-
Bagaimana tanggapan Polri terkait kasus Aiman Witjaksono? "Nanti kita konfirmasi dengan Polda Metro, yang jelas bahwa setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan, sehingga prosedur hukum juga berjalan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Bareskrim Polri, Selasa (5/12).
-
Bagaimana perjalanan karier Kompol Syarif di Polri? Dalam podcast dengan SDM POLRI TODAY, Syarif awalnya mambagikan perjalanan dirinya bisa akhirnya menjadi seorang anggota Polri. Sebagaimana diketahui, Syarif sempat gagal tes di Akademi Militer dan Akademi Angkatan Laut. Namun, Ia kini berhasil menjadi anggota Polri.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Kapan wisuda anggota Polri di Turki? Acara tersebut diselenggarakan pada 26 Juli 2023 waktu setempat.
Pada pertemuan tingkat menteri itu, Syafruddin mempresentasikan cara pendekatan persuasif dan keras terhadap jaringan radikal dan kelompok kekerasan ekstrimisme sesuai amanat UN Global Strategy to counter terorism.
Wakapolri mengungkapkan, Indonesia melaksanakan pendekatan plan of action to counter violent extremism melalui pencegahan, yaitu deradikalisasi dan counter deradikalisasi, penegakan hukum dan penguatan hukum nasional, serta kemitraan dan kerjasama internasional.
Sejumlah pertemuan trilateral telah dilakukan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Manila pada Juni 2017 kemudian "subregional ministerial meeting" di Manado Sulawesi Utara pada Juli 2017 sebagai upaya Indonesia dalam kerjasama kawasan "to counter violent extremism".
Syafruddin menilai, paham radikal kerap terjadi di negara yang lemah dan rusak pada sistem pemerintahan sehingga disarankan negara memperkuat perekonomian.