Waketum NasDem: Koalisi dengan PKS dan Demokrat Sudah 80%, Sisanya Sangat Menentukan
Rencana Partai NasDem membangun koalisi dengan PKS dan Demokrat untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih alot. Wakil Ketua Umum DPP NasDem, Ahmad Ali menyebutkan kesepakatan yang dicapai dengan kedua partai itu baru sekitar 80 persen dan sisanya masih sangat menentukan.
Rencana Partai NasDem membangun koalisi dengan PKS dan Demokrat untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih alot. Wakil Ketua Umum DPP NasDem, Ahmad Ali menyebutkan kesepakatan yang dicapai dengan kedua partai itu baru sekitar 80 persen dan sisanya masih sangat menentukan.
"Dengan Demokrat dan PKS itu itu sudah sangat (dekat), yah katakanlah 80 persen untuk kita selamatkan. Tapi bisa jadi 20 persen itu bisa sangat menentukan atau tidaknya kan," ungkap Ahmad Ali seusai menghadiri Rapat Konsolidasi DPW NasDem Sulsel di Claro Hotel Makassar, Minggu (25/9) malam.
-
Apa yang dilakukan Partai Golkar dalam Pilpres 2024? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dia menyebut, Partai Golkar telah bekerja keras.
-
Apa yang akan dilakukan NasDem terkait keputusan Anies mengenai Pilgub Jakarta 2024? Jadi apapun keputusan Mas Anies kita support, karena beliau adalah aset politik di dalam baik Jakarta maupun nasional. Kita tunggu lah bagaimana sikap Mas Anies sendiri," pungkasnya.
-
Apa yang dikatakan Sekjen Golkar tentang arah koalisi di Pilpres 2024? Sekjen Golkar menambahkan, di akhir pertemuan, Airlangga memakaikan jaket kuning loreng kepada seluruh ketua dewan. Jaket kuning loreng ini juga yang dikenakan seluruh Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar saat bertemu Airlangga di Bali.
-
Siapa yang dilarang terlibat dalam sengketa pilpres 2024? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman. Hal tersebut lantaran, paman dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka itu melakukan pelanggaran etik yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK). Sehingga, Anwar Usman dilarang terlibat dalam menghadapi sengketa pilpres 2024.
-
Siapa saja yang mendukung Airlangga Hartarto terkait penentuan koalisi di Pilpres 2024? Para ketua dewan, Pak Ical (Ketua Dewan Pembina), Pak Agung (Ketua Dewan Pakar), dan Pak Akbar Tandjung (Ketua Dewan Kehormatan), Wakil Ketua DPR RI menambahkan, selain menolak munaslub dan menyatakan dukungan pada kepemimpinan Airlangga, para ketua dewan juga menyampaikan dukungan penuh pada Ketum Golkar terkait sikap dan strategi partai berlambang pohon beringin di Pilpres 2024. Termasuk penentuan koalisi dan nama calon presiden dan calon wakil presiden.
-
Apa keputusan yang diambil Partai Golkar terkait Pilpres 2024? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Anggota Komisi III DPR RI ini mengaku partai besutan Surya Paloh ini akan mengumumkan koalisi jika semuanya sudah menemui kata sepakat. Ia menegaskan NasDem tidak ingin koalisi yang terbentuk akan pecah atau bubar di tengah jalan akibat figur calon presiden (capres).
"Kita tidak mau nanti koalisi yang kita bangun itu pecah di ujung, bubar di ujung, karena kemudian kita tidak jadi kesepakatan tentang orang, tentang figur. Maka kemudian nanti diskusi kriteria. NasDem mau kalau bisa dengan mitra koalisi itu capres yang akan kita usul nanti tidak berasal dari partai politik," bebernya.
Belum Sepakat Soal Figur Capres-Cawapres
Tak hanya capres, kata Ahmad, cawapres juga demikian. Ia mengaku hal tersebut agar nanti capres dan cawapres terpilih bisa menjadi kader bangsa, bukan partai politik
"Sehingga kemudian bisa melayani sehingga semua partai politik. Semua melayani masyarakat Indonesia. Tidak kemudian Presiden itu dikontrol oleh setiap partai-partai politik," tegasnya.
Meski demikian, Ahmad menegaskan sampai saat ini antara partainya dengan PKS dan Demokrat belum menemui titik temu untuk bersepakat soal figur capres dan cawapres. Ia mengaku membangun koalisi bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan.
"Karena banyak hal yang kemudian harus kita diskusikan dari situ. Mulai dari menyatukan pikiran, persamaan pandangan di elite politiknya tentang syarat-syarat berkoalisi sendiri, kemudian juga bagaimana kita menyatukan konstituen untuk bekerja bersama-sama memenangkan capres yang akan kita usung kemudian menyatukan pandangan," sebutnya.
Sementara terkait tiga nama capres yang muncul saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) seperti Anies Baswedan, Jenderal TNI Adika Perkasa, dan Ganjar Pranowo, Ahmad mengaku ketiganya tetap menjadi prioritas untuk ditawarkan kepada parpol calon koalisi. Ahmad beralasan hasil keputusan rakernas merupakan mekanisme tertinggi kedua setelah kongres.
"Maka tiga nama itulah yang kemudian hari ini kami jajakan. Kita coba tawarkan kepada partai-partai politik lain untuk kita usung bersama-sama, karena NasDem belum memiliki kecukupan syarat untuk mengusung capres pada Pilpres 2024," ucapnya.
NasDem Sulsel Target Sumbang 8 Kursi DPR
Sementara Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sulawesi Selatan Rusdi Masse Mappasessu memaparkan target raihan kursi legislatif mulai tingkat nasional hingga kabupaten/kota di depan pengurus DPP. Rusdi mengungkapkan bahwa untuk tingkat DPR RI, NasDem Sulsel diberi target Surya Paloh untuk menyumbang delapan kursi.
"Saya menyampaikan ke ketum (Surya Paloh) bisa tujuh (kursi DPR), maka ketum sampaikan kalau bisa delapan Sulsel. Kita siapkan kader untuk nasional. Ini tantangan sebagai kader NasDem di Sulsel," kata dia.
Target kursi bertambah tidak hanya untuk DPR RI, tetapi juga untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Untuk DPRD provinsi, NasDem menargetkan 20 kursi.
"Provinsi dari 12, harus 20 kursi, minimal. Kalau bisa 24. Kita ingin seperti Pangkep yang bisa mengusung sendiri calon gubernur di Pilkada Sulsel," tegasnya.
Sementara untuk target DPRD kabupaten/kota, Anggota Komisi IV DPR RI ini mengaku yakin bisa mendapatkan total 180 kursi. Di pemilu 2019, NasDem hanya memperoleh total 105 kursi.
"Dari 105 kursi, targetnya 180 kursi, minimal 177 kursi. Ini kita bisa meyakini 180 kursi ke depan," ucapnya.
(mdk/yan)