Wakil rakyat ramai-ramai kritik KPK soal Brimob bersenjata
Mereka tak setuju KPK membawa Brimob bersenjata lengkap untuk menggeledah DPR.
Lima pimpinan KPK, kemarin, menyambangi gedung DPR untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, RDP akan membahas seputar legislasi.
Selain itu, DPR yang mempunyai fungsi pengawasan meminta laporan keuangan KPK dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk hal ini, KPK akan memberikan keterangan sebagaimana yang diperlukan.
"DPR juga kan pengawasan ke kita, ditanya report keuangan ke BPK. Memang ada beberapa minta soal laporan BPK, minta kami klarifikasi, ya nanti jelaskan," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/1).
RDP berjalan cukup alot. Banyak anggota Komisi DPR yang angkat bicara mengenai SOP KPK.
Mereka mempermasalahkan penggeledahan yang dilakukan KPK di lantai 6 Gedung Nusantara I, tepatnya di ruang kerja anggota DPR Fraksi PDI-P Damayanti Wisnu. Anggota Komisi V itu terjerat kasus dugaan suap terkait pembahasan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera) tahun 2016.
Saat itu, KPK membawa sejumlah personel Brimob bersenjata lengkap. Saat penggeledahan berlangsung, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sempat marah-marah kepada para penyidik KPK. Fahri tak terima penyidik KPK membawa serta beberapa anggota Brimob lengkap dengan senjata api laras panjang.
Hal inilah yang menuai reaksi keras dari para anggota Komisi III DPR dalam RDP dengan KPK kemarin. Mereka tak setuju KPK membawa Brimob bersenjata lengkap untuk menggeledah DPR.
Berikut ulasannya seperti dirangkum merdeka.com:
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
Apakah kalau geledah Istana KPK juga pakai laras panjang ?
Wakil Ketua Komisi III, Benny K Harman keberatan dengan standar operasional (SOP) KPK ketika menggeledah ruang Fraksi PKS, PDIP dan Golkar terkait kasus suap anggota Komisi V, Damayanti Wisnu Putranti. Benny mengatakan, penggeledahan yang dilakukan KPK sangat berlebihan karena ada polisi bersenjata laras panjang.
"Ini kan lembaga negara. Apa kalau di Istana, KPK juga begitu (bawa polisi bersenjata laras panjang)," kata Benny di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).
Menurut Benny, penggeledahan oleh KPK harus tetap memperlihatkan integritasnya sebagai lembaga penegak hukum. "Kita patuh KPK itu bukan pada senjatanya tapi pada wewenangnya," tukas dia.
Bagi Benny, alasan SOP yang didalilkan KPK sungguh tidak tepat. Bahkan politikus asal NTT ini meminta KPK menunjukkan aturan yang dimaksud.
"Coba Tunjukan aturannya di mana? Ini lembaga negara. Tunjukan surat saja itu sudah cukup, Anda geledah sudah," tandas dia.
Jangan pakai Brimob, pakai Panser pun boleh
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah anggota Komisi III DPR mempersoalkan standar operasional (SOP) penyidik KPK yang menyertakan pengawalan anggota Brimob bersenjata lengkap. Mereka menilai, penggeledahan dengan pengawalan ketat adalah sangat berlebihan.
"Jangan pakai Brimob pakai Panser pun boleh, lihat ancamannya, inikan bukan toli-toli. Lebih soft-lah untuk pelaksanaannya, yang pentingkan tujuannya," kritik anggota Komisi III Wenny Warouw ketika RDP sedang berlangsung, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).
Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Golkar Adis Kadir meminta penjelasan SOP yang dimiliki KPK terkait penggeledahan tersebut. Adis berharap, penggeledahan itu jangan sampai menimbulkan ketidakharmonisan antar lembaga.
"Yang kurang baik jangan terulang, melihat penyidik masuk ke rumah kami tanpa mau ditanya keperluan apa, masuk saja. Apakah penyidik pernah diancam oleh DPR sehingga terancam jiwa raganya," ucap Adis di depan pimpinan KPK.
Selain itu, anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad merasa tidak ada koordinasi dari KPK yang melakukan penggeledahan bersama Brimob. KPK, kata dia, enggan menunjukkan dokumen saat penggeledahan.
"Kami wajar meminta mereka memperlihatkan dokumen-dokumen kok ini Damayanti dan kawan-kawan. Ini kan penjelasannya harus bagus. bukan menjawab 'kami menjalankan UU dengan nada keras. Karena kami males ribut-ribut kami antar geledah keruangan DWP. setelah keluar saya lihat banyak Brimob," serunya.
Masinton: Menurut saya DPR dianggap KPK pelaku perampokan
Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mempertanyakan ideologi KPK selama ini. Menurutnya, ideologi ini akan mempengaruhi cara lembaga antirasuah ini bertindak.
"Karena menurut saya ideologi selama ini, KPK kalau ada di parlemen, parlemen dianggap sebagai kumpulan bromocorah (pelaku perampokan)," kata Masinton di ruang rapat.
Dia mencontohkan insiden adu mulut yang terjadi antara Wakil Ketua DPR dengan penyidik KPK beberapa waktu lalu. Saat itu, Fahri mempersoalkan SOP penyidik yang menyertakan pasukan Brimob bersenjata lengkap di DPR.
"Seperti kemarin yang dipertontonkan membawa senjata laras panjang, padahal DPR punya pengamanan berlapis-lapis. Saya nggak tahu SOP-nya. Apakah dengan menganggap DPR kumpulan bromocorah, tindakan seperti itu sah-sah saja?" tukas Masinton.
Menurut politikus PDIP ini, jika KPK menganggap DPR sebagai institusi negara, maka penggeledahan tidak akan berlangsung seperti itu. "Kalau mau digeledah monggo. Nggak perlu gaya-gaya seperti ini. Nanti bisa saja menteri lagi rapat kabinet, dengan dalih hukum maka akan seperti itu juga," katanya.
KPK bakal ubah SOP jika geledah DPR tak pakai Brimob bersenjata
KPK bakal mengevaluasi standar operasional (SOP) penyidik KPK pascapenggeledahan di DPR terkait kasus operasi tangkap tangan anggota Komisi V Damayanti Wisnu Putanti. Sebab dalam penggeledahan itu, penyidik sempat adu mulut dengan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah yang keberatan dengan pengawalan Brimob bersenjata lengkap.
Namun demikian, KPK dipastikan tidak akan mengganti SOP ketika mengadakan penggeledahan di tempat lain.
"Sepanjang itu karena di lapangan situasi berbeda. Kalau di DPR bisa (ganti SOP). Tapi pernah lihat waktu (geledah) ditabrak orang, nanti kita evaluasi," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo ketika mendatangi DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).
Tak mau KPK dipersalahkan dalam penggeledahan di DPR itu, Agus menegaskan para penyidik KPK tidak melanggar aturan. "Dari sisi aturan intenal KPK, enggak ada yang kami langgar," tukas dia.
Menurut dia, setiap penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK sudah diatur UU dan aturan internal KPK. "Lalu kalau KPK, (dalam) penggeledahan itu selalu itu perintah uu, ada polisi sudah lakukan berkali-kali, kita lihatlah," tandas dia.
Pimpinan KPK heran DPR baru kali ini protes penggeledahan
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief, heran politikus di DPR memprotes KPK dalam proses penggeledahan. Menurutnya, proses penggeledahan yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP KPK dan tidak ada yang menyalahi aturan.
"Dari dulu KPK sudah melakukan itu di DPR tapi baru kali ini diprotes," kata Laode kepada merdeka.com, Rabu (27/1).
Terkait anggota Brimob yang membawa senjata laras panjang saat mengamankan proses penggeledahan, Laode juga menegaskan hal itu memang sudah SOP dari Kepolisian. Dia mengatakan KPK hanya meminta bantuan pengamanan dari pihak Kepolisian. Jika Brimob membawa senjata itu merupakan SOP dari pihak Kepolisian.
"Dulu geledah DPR juga pakai laras panjang, hanya kali ini yang diprotes. Tidak ada yang bertentangan dengan SOP KPK dan peraturan Kapolri, Pak Kapolri sudah bilang begitu juga," ujarnya.