Wali Kota Kendari: Kalau Ada yang Mensyaratkan Kartu Vaksinasi, Laporkan ke Saya
Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Sulkarnain Kadir menegaskan bahwa kartu vaksin Covid-19 bukan menjadi syarat pelayanan publik di daerah itu.
Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Sulkarnain Kadir menegaskan bahwa kartu vaksin Covid-19 bukan menjadi syarat pelayanan publik di daerah itu.
"Saya membantah keras. Saya tegaskan tidak ada satu pun pelayanan publik yang mensyaratkan kartu vaksinasi untuk pelayanan di Kota Kendari," kata Sulkarnain di Kendari, Rabu (4/8) seperti dilansir Antara.
-
Siapa yang memimpin aksi demo petani Kendeng saat pandemi COVID-19? Aksi demo petani Kendeng kembali dilakukan saat pandemi COVID-19. Kala itu mereka menolak aktivitas penambangan yang dianggap berpotensi merusak lingkungan.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kenapa bentuk kapsid virus berbeda-beda? Bentuk kapsid sangat bergantung pada jenis virusnya. Kapsid virus bisa berbentuk bulat, polihedral, heliks, atau bentuk lain yang lebih kompleks. Kapsid tersusun atas banyak kapsomer atau sub-unit protein.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Apa yang membuat kelelawar rentan terhadap penyebaran virus? Salah satu faktor utama yang membuat kelelawar menjadi vektor utama penyakit adalah keanekaragaman spesiesnya. Saat ini, diperkirakan ada sekitar 1.000 spesies kelelawar yang tersebar di seluruh dunia, menjadikannya salah satu ordo mamalia yang paling beragam. Keanekaragaman ini menciptakan peluang yang lebih besar bagi virus untuk bermutasi dan menginfeksi berbagai spesies kelelawar, sehingga meningkatkan kemungkinan penyebaran ke manusia.
Pemerintah Kota Kendari membantah kabar bahwa dalam pelayanan publik, warga harus memegang kartu vaksinasi. Sulkarnain menegaskan bahwa tidak ada sama sekali persyaratan pelayanan publik dengan syarat kartu vaksinasi.
Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar terkait kartu vaksinasi menjadi syarat untuk membuat dokumen kependudukan lainnya seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran dan kartu identitas anak serta sebagainya itu tidak benar.
"Untuk mengurus KTP dan yang lainnya di capil, perizinan tidak ada satu pun, tidak ada dengan kartu vaksin," ujarnya.
Sebelumnya sejumlah mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di Rumah Jabatan Wali Kota Kendari pada 2 Agustus 2021 lalu.
Aksi unjuk rasa menyuarakan empat tuntutan yakni menolak perpanjangan PPKM, meminta untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat, transparansi penggunaan anggaran dalam penanganan pandemi Covid-19 termasuk menolak adanya persyaratan kartu vaksin pada pelayanan publik.
Terkait tuntutan itu, Wali Kota menyampaikan bahwa aturan PPKM lahir dari keputusan pemerintah pusat yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Kendari.
"Kita paham betul akan adanya otonomi daerah, akan tetapi otonomi daerah yang kita pahami ada batasan-batasan yang kemudian kami pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk tidak menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Wali Kota.
Sementara, terkait kartu vaksinasi sebagai syarat pelayanan publik di daerah itu, Wali Kota meminta jika ada instansi yang mensyaratkan kartu vaksin sebagai syarat pelayanan publik di daerah itu, ia mengajak kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya agar melaporkan kepada dirinya.
"Kalau ada administrasi pemerintahan yang mensyaratkan kartu vaksinasi, laporkan ke saya untuk kemudian kita benahi dan perbaiki. Kalau ada oknum yang memanfaatkan hal tersebut kita akan berikan sanksi," kata Wali Kota.
Baca juga:
Polisi Periksa 3 Sekuriti GBK soal Ricuh Penganiayaan Warga Minta Surat Vaksinasi
Pengelola PIM Ralat Pernyataan, Surat Vaksinasi Hanya Wajib Ditunjukkan Pegawai Toko
CEK FAKTA: Tidak Benar Vaksin Covid-19 Penyebab Meningkatnya Kasus Covid-19
Kronologi Warga Dianiaya Sekuriti Saat Minta Surat Keterangan Vaksinasi di GBK
PPKM Level 4 Diperpanjang, Satgas Covid-19 Garut Fokus Tekan Angka Kematian
Pakar: Vaksin Covid-19 untuk Hewan Harus Segera Dikembangkan