Wapres JK Akan Undang Masjid Diduga Radikal di Kantor Pemerintah
Menurut Wapres JK, dugaan masjid-masjid di kantor pemerintah yang terpapar paham radikal itu, disebabkan oleh kepengurusan masjid yang tidak dipegang langsung oleh pejabat tinggi kantor tersebut.
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) akan mengundang petinggi kantor pemerintah dengan masjid yang diduga terpapar paham radikal.
"Segera diundang, bukan panggil, ya, kami akan undang nanti masjid-masjid pemerintah untuk kontrol, mengevaluasi, dan memperbaiki," katanya seperti dilansir dari Antara, Minggu (25/11).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
Menurut Wapres JK, dugaan masjid-masjid di kantor pemerintah yang terpapar paham radikal itu, disebabkan oleh kepengurusan masjid yang tidak dipegang langsung oleh pejabat tinggi kantor tersebut.
"Jadi, yang salah itu umumnya, masjid-masjid pemerintah itu diurus oleh pegawai-pegawai yang di bawah sehingga sulit, tidak ada kontrolnya," jelasnya.
Oleh karena itu, politisi Golkar ini akan meminta pimpinan kantor pemerintah dengan masjid terduga radikal untuk menunjuk pejabat di lingkungan kantornya yang berpendidikan tinggi dan memahami agama dengan baik.
"Sekarang, kami minta betul pengurus masjid yang diketuai oleh pejabat yang lebih tinggi, yang memahami keagamaan, sehingga bisa tersaring sistemnya itu," ujarnya.
Terkait dengan masjid terpapar paham radikal, Wapres JK mengatakan, pihaknya telah mengantongi daftar masjid tersebut dan telah membawa persoalan itu dalam rapat internal DMI.
Salah satu upaya untuk mengatasi penyebaran paham radikal di lingkungan masjid itu, JK mengatakan bahwa solusinya adalah melakukan pendekatan terhadap para penceramah di masjid.
Badan Intelijen Negara (BIN) telah mendapatkan laporan dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) NU bahwa berdasarkan survei ada 50 penceramah di 41 masjid lingkungan pemerintah terpapar radikal.
Survei tersebut mengungkapkan sedikitnya 41 dari 100 masjid milik kantor pemerintah terindikasi radikal yang disebarkan melalui setiap ceramahnya. Dari 41 masjid tersebut, sebanyak 17 di antaranya masuk dalam kategori radikal tinggi, 17 lainnya radikal sedang, dan tujuh masjid berkategori radikal rendah.
Baca juga:
Kemenag: Data Masjid dan Musala Tersedia di Aplikasi SIMAS
Kemenag Tak Dapat List 41 Masjid Terpapar Radikalisme: Bagaimana Kita Mau Pembinaan
Cegah Penyebaran Paham Radikal di Masjid, JK Minta DMI Beri Penilaian Penceramah
Wapres JK Kantongi Data Masjid dan Penceramah Terpapar Radikalisme dari Kepala BIN
MPR Soal Penceramah & Masjid Terpapar Radikalisme: BIN Jangan Tambah Kekeruhan!
Fadli Nilai Pengumuman BIN soal Masjid Terpapar Radikal Bikin Kegaduhan Baru