Wapres JK sebut kewenangan BNN pasti segera diperluas

BNN tak usah ragu untuk mengambil keputusan jika hal-hal yang berkaitan pemberantasan narkoba.

Pemerintah berencana menaikkan status lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) setara dengan Kementerian. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan juga menyebutkan status Kepala BNN yang kini dijabat Budi Waseso bakal selevel menteri. Kondisi ini juga direstui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menyatakan status BNN setara dengan Kementerian karena bahaya narkoba sudah mengancam generasi baru. Oleh sebab itu, kewenangan BNN juga akan diperluas untuk memberantas narkoba jika sudah setara dengan Kementerian.

"Kita menilai narkoba itu sudah merambat sangat bahaya yang apa itu membahayakan ke semua level orang umur. Artinya kewenangannya lebih tinggi bukan hanya pangkatnya," kata Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Jumat (11/3).

Menurut pria akrab disapa JK, nantinya kewenangan BNN akan bisa menindak, menangkap, dan memasukkan pelaku ke penjara. Bahkan BNN tak usah ragu untuk mengambil keputusan jika hal-hal yang berkaitan pemberantasan narkoba untuk langsung ditindak tegas.

"Iya menindak, menangkap memenjarakan orang, mengambil keputusan. Ini hanya strukturnya," kata dia.

Namun mengenai Komisi III yang menyebutkan hasil narkoba untuk biaya politik, dia belum mengetahui. "Saya belum tahu isu itu. Kalau narkoba untuk perdagangan gelap mafia jelas di Asia Tenggara Meksiko terjadi di Indonesia saya belum dengar. Siapa yang mau berpolitik dengan narkoba?" kata dia.

Sementara di kesempatan terpisah, Menko Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah berencana membuat BNN mirip BNPT. Di mana lembaga BNPT setingkat Kementerian mempunyai kajian dan lebih independen.

"Jadi BNN akan dibuat seperti BNPT itu juga kajian sama kira-kira begitu saja. Kalau dilantik ulang enggak apa-apa ingin organisasi ini mandiri dan independen. Kemarin saya kunjungi BNN berikan informasi keadaan mereka sangat minim sekali. Sehingga saya sudah koordinasi dengan Menteri Keuangan untuk urus tempat (gedung)," kata Luhut di Kantornya, Jakarta, Jumat (11/3).