Wapres JK Setuju Pegawai KPK Berstatus ASN
Revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menuai pro dan kontra. Dalam poin tersebut dituliskan bahwa pegawai KPK ke depannya berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN). Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung dengan poin tersebut.
Revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menuai pro dan kontra. Dalam poin tersebut dituliskan bahwa pegawai KPK ke depannya berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN). Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung dengan poin tersebut. Menurut dia, meskipun berasal dari ASN, bukan berarti tidak independen.
"Hakim juga ASN, apa hakim tidak bisa independen. tidak berarti ASN berarti tidak independen, tidak," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan Gazalba Saleh ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
Menurut dia, peraturan tersebut tidak akan melemahkan lembaga KPK. Sebab kata dia, pihak aparat kepolisian ataupun dari pemerintah ikut serta dalam proses tersebut.
"Tergantung caranya, polisi tidak mencampuri proses kok. Pemerintah tidak mencampuri proses selama proses itu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi ASN itu justru kita memberikan kepastian bahwa dia diatur dengan benar," ungkap JK
JK menjelaskan ASN saat ini berstatus tetap dan kontrak. Menurut dia, KPK sebagai lembaga negara harus diisi pegawai-pegawai yang memiliki aturan seperti ASN. "Mesti dimasukkan (ke) undang-undang juga. Aturannya apa. Jadi kita kan melakukan revisi UU," jelas JK.
Dalam draf Revisi UU KPK, pada Pasal 1 tertulis: Pegawai KPK adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.
Baca juga:
Utusan Pegawai KPK Sambangi DPR, Serahkan Surat Petisi untuk Seleksi Capim
Akademisi LIPI: Revisi UU KPK Telanjangi Wajah Asli Parpol di DPR
Wapres JK Sebut Revisi UU KPK Tidak Sepenuhnya Disetujui Pemerintah
Komisi III Sindir ICW Dkk: Jangan Teriak Dari Lorong Gelap, Datang ke DPR
Ibas: Demokrat Terus Mengawal, KPK Tak Boleh Dilemahkan
Aksi Tokoh Lintas Agama Tolak Revisi UU KPK