Wapres JK tegaskan pemerintah tak akan akui bendera tauhid jadi lambang ormas
Sehingga, kata JK, pemerintah tidak perlu mengakui bendera tersebut sebagai lambang ormas tertentu.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tidak akan mengakui bendera yang dibakar di Garut, Jawa Barat, oleh Banser NU adalah bendera bertuliskan tauhid. Menurutnya, pengakuan terhadap bendera bertuliskan tauhid merupakan kepercayaan masing-masing umat Islam.
"Ya kan tidak perlu, Pemerintah kan tidak pernah bikin aturan seperti itu. Bahwa masing-masing menganggap itu, silakan," kata Wapres Jusuf Kalla di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang seperti dilansir Antara, Jumat (2/11).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan Hari Demokrasi Internasional diperingati? Setiap tanggal 15 September masyarakat dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan para ketua umum partai di koalisi Indonesia Maju? Salah satu yang dibahas dalam pertemuan adalah pematangan calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.
-
Siapa saja yang ikut serta dalam Tari Jepen Massal HUT Kaltim? Sebanyak 6.007 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pelajar, pegawai dari perangkat daerah (OPD) dan unsur lainnya turut meriahkan acara ini. Tari jepen massal juga diikuti oleh para kepala daerah dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, serta sejumlah Bupati dan Wali Kota se-Kaltim beserta jajaran Forkopimda.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
Sehingga, kata JK, pemerintah tidak perlu mengakui bendera tersebut sebagai lambang ormas tertentu.
"Bahwa bendera tauhid sesuai kepercayaan, silakan. Tentu pemerintah tidak pernah menetapkan bendera ini harus begini, bendera itu harus begitu. Tidak, tidak," tambahnya.
Ribuan umat Islam melakukan Aksi Bela Tauhid yang dilangsungkan usai Shalat Jumat, mulai dari Masjid Istiqlal Jakarta menuju Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara.
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut atas insiden pembakaran bendera bertuliskan tauhid yang dibakar Banser NU di Garut pada peringatan Hari Santri Nasional, karena bendera tersebut dinilai simbol dari ormas Hizbut Tahrir Indonesia.
Pelaku aksi bela Tauhid meminta Pemerintah mengakui bahwa bendera hitam yang dibakar di Garut itu adalah bendera tauhid, dan bukan representasi lambang ormas tertentu.
Baca juga:
Polisi amankan 2 bilah trisula dari peserta Aksi Bela Tauhid
Wiranto sebut Aksi Bela Tauhid mubazir karena sudah diakomodir
Yusril sebut menuduh HTI Ormas terlarang bisa dipidana
Wiranto janji temui perwakilan Aksi Bela Tauhid
Polisi serahkan berkas kasus pembakaran bendera berkalimat tauhid ke PN Garut