Wapres Jusuf Kalla: Perppu KPK Jalan Terakhir
Pemerintah belum memutuskan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, penerbitan Perppu merupakan opsi terakhir.
Pemerintah belum memutuskan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, penerbitan Perppu merupakan opsi terakhir.
"Saya kira sangat penting itu, jalan terakhir ya," ujar JK di kantornya Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (8/10).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
Saat ini, pemerintah menunggu hasil judicial review atau uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi UU KPK sudah dilayangkan mahasiswa dan sidang perdana telah digelar pada Senin (30/9).
"Masih ada jalan yang konstitusional yaitu judicial review di MK. Itu dulu," ucapnya.
JK mengakui ada perbedaan pendapat soal penerbitan Perppu KPK di lingkaran Kabinet Kerja. Namun, perdebatan tersebut tidak alot.
"Itu didiskusikan, didebatkan, cukup dengan debat-debat per hari itu," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengundang tokoh nasional ke Istana Merdeka Jakarta. Salah satu materi pertemuan membahas wacana penerbitan Perppu KPK.
Sementara seluruh partai pendukung Jokowi di Pilpres 2019 menolak penerbitan Perppu KPK. Ketua Umum NasDem Surya Paloh menegaskan, Jokowi dan partai-partai pendukungnya sepakat menunggu uji materi di MK.
Baca juga:
Sikap Resmi PDIP: Tolak Perppu KPK, Pilih Judicial Review ke MK
ICW Beberkan 10 Dampak jika Jokowi Tidak Mengeluarkan Perppu KPK
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Presiden Bisa Terbitkan Perppu jika Keadaan Darurat
PDIP Soal Perppu KPK: Tidak Ada Alternatif Lain Kecuali Judicial Review
Solusi Terbaik Untuk Jokowi, Perppu KPK atau Legislative Review?
Penjelasan Legislative Review, Bisa Dipakai buat Ubah UU KPK