Warga Banten Dapat Beras Jelek, Gubernur Wahidin Halim Pamer Nasi Goreng Kambing
Video memasak nasi goreng kambing yang diunggah Gubernur Banten Wahidin Halim di akun instagramnya mendapat komentar miring. Dia dinilai tidak memiliki kepekaan sosial dan empati di saat sebagian warganya mendapatkan bantuan beras tidak layak konsumsi.
Video memasak nasi goreng kambing yang diunggah Gubernur Banten Wahidin Halim di akun instagramnya mendapat komentar miring. Dia dinilai tidak memiliki kepekaan sosial dan empati di saat sebagian warganya mendapatkan bantuan beras tidak layak konsumsi.
Akun instagram Wahidin Halim @Wh_wahidinhalim meng-upload Gubernur Banten itu tengah memasak nasi goreng kambing di rumah dinasnya. Dalam caption dengan judul "Nasi Goreng Kambing Ala WH", Wahidin mengimbau agar masyarakat berada di rumah saja dalam suasana PPKM, untuk mencegah penularan Covid-19.
-
Apa saja ragam bantuan dalam Bansos PKH? Besaran Bansos PKH 1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun2. Anak usia dini 0-6 tahun: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun3. Pendidikan anak SD/sederajat: Rp225.000/tahap atau Rp900.000/tahun4. Pendidikan anak SMP/sederajat: Rp375.000/tahap atau Rp1.500.000/tahun 4. Pendidikan anak SMA/sederajat: Rp500.000/tahap atau Rp2.000.000/tahun 5. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun 7. Lanjut usia: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun
-
Siapa saja yang bisa mendapatkan Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa yang ditekankan Ganjar Pranowo kepada pelaku UMKM di Banyumas? Di depan para pelaku usaha, Ganjar menekankan pentingnya pelatihan-pelatihan secara rutin bagi UMKM agar dapat lebih maju.
-
Kenapa BPH Migas dan Gubernur Sulawesi Utara menandatangani PKS? "Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran. BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
Seorang netizen dengan akun @rafi_maulana63, yang berkomentar pada unggahan itu, meminta Wahidin turun ke bawah mengecek beras bantuan tidak layak konsumsi yang diterima masyarakat.
"Alhamdulillah Pak Gubernurnya makan nasi goreng kambing.... Punten pak rakyatnya makan beras bantuan covid yang jelek2.. coba deh bapak cek ke lapangan pak.. beras bantuan trs dapat dari Bulog dan kondisi berasnya sangat jelek bergumpal dan kuning. Memang memprihatinkan kondisi di Banten ini. Kritik bukan membenci tapi acuan dan cambukan untuk kebaikan Banten ke depannya," tulisnya mengomentari video sang gubernur, Kamis (5/8).
Akun instagram Gubernur Banten langsung merespons komentar netizen itu. Dia menuliskan pihaknya telah mengoordinasikan masalah itu dengan pihak-pihak terkait dan bertanggung jawab.
"@rafli_maulana63 sudah dikoordinasikan dengan pihak2 terkait yang bertanggung jawab pada urusan Bulog semoga tidak terulang kembali penyaluran beras yang kurang berkualitas. Dan pelayanan akan semakin baik," balasnya di kolom komentar.
Aktivis TRUTH, Jupry Nugroho mengatakan, tontonan lezatnya sajian nasi goreng kambing yang dimasak Wahidin Halim dan disajikan ke beberapa orang terdekatnya dinilai tidak tepat, khususnya di tengah kondisi masyarakat menjerit bantuan beras PPKM yang dikirimkan tidak layak dikonsumsi.
"Tentu ini membuat kita semua bertanya, meminjam istilah yang dipakai Presiden Jokowi, betapa pentingnya 'sense of crisis' atau kepekaan dalam menghadapi krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19. Justru tidak ditunjukkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim," katanya.
"Jika pemimpin tidak memiliki kepekaan sosial, di tengah masyarakatnya yang kelaparan ditambah banyaknya oknum yang justru menyunat bantuan sosial, alih-alih memberikan empati yang mendalam justru malah sebaliknya. Tentu hal ini membuat sakit hati masyarakat Banten," tambahnya.
Baca juga:
Beras Bantuan PPKM di Lebak Berbau dan Menggumpal, DPRD Akan Panggil Bulog
Kondisi Beras Bantuan PPKM di Kabupaten Lebak Tak Layak, Berbau Busuk
Penjelasan Bulog soal Kasus Beras Bansos di Pandeglang
Beras Bantuan Warga Terdampak PPKM di Pandeglang Berwarna Kuning, Bau dan Menggumpal
Pemerintah Salurkan 500 Ton Beras untuk Warga Bali Terdampak Covid-19