Waspadai Aksi Kelompok Intoleran Sebar Konten Perpecahan, Harus Ditindak Tegas
Jika dibiarkan ditakutkan semakin berkembang merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Ideologi Pancasila.
Akun-akun berisi konten mengancam persatuan dan persaudaraan umat beragama tidak bisa ditoleransi. Jika dibiarkan ditakutkan semakin berkembang merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Ideologi Pancasila.
Instruktur Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) Nasional Adnan Anwar berpendapat, apabila upaya persuasif, pembinaan dan dialog menemui jalan buntu pemerintah harus lebih tegas. Pelarangan harus dijalankan dan jangan takut untuk melakukan tindakan penutupan.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Siapa saja yang diarak di Jakarta? Pawai Emas Timnas Indonesia Diarak Keliling Jakarta Lautan suporter mulai dari Kemenpora hingga Bundaran Hotel Indonesia. Mereka antusias mengikuti arak-arakan pemain Timnas
-
Apa yang menjadi masalah utama yang dihadapi warga Jakarta saat ini? Belakangan ini, kualitas udara Jakarta jadi sorotan masyarakat.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
"Bangsa kita bisa terpecah kalau pemerintah masih membiarkan dan masyarakat termakan isu hoaks yang disebarkan kelompok itu (intoleran). Jadi pemerintah jangan ragu dan masyarakat pasti mendukung," tegas Adnan dalam keterangannya, Jumat (5/3).
Oleh sebab itu, mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU ini menyarankan jangan dikasih ruang sedikit pun karena pertaruhannya adalah masa depan bangsa dan negara. Dia menambahkan, kalau bibit-bibit seperti ini dibiarkan tentunya akan sangat membahayakan.
"Proporsi konten positif jumlahnya harus lebih banyak, minimal 80 persen. Kontennya tentunya juga yang bersumber dari keberhasilan program pemerintah yang sudah dijalankan dan inovasi program masyarakat itu juga harus didengungkan," tuturnya.
Menurutnya, untuk mengatasi hal tersebut tokoh-tokoh moderat juga harus sering tampil untuk bicara memberikan pencerahan dan pemahaman yang benar.
"Ini yang kadang menjadi kelemahan kita, mereka-mereka yang moderat dan tokoh pemuda atau tokoh masyarakat ini seperti banyak diam," ujar Direktur Panata Dipantara yang bergerak di bidang kajian Kontra Narasi dan Ideologi Paham Radikal Terorisme ini.
Lebih lanjut, Adnan juga berpendapat bahwa generasi milenial sebagai generasi penerus perlu bimbingan, pendampingan dan arahan yang sistematis agar mereka bisa berpikir positif dan inovatif. Dan tidak lupa penguatan paham kebangsaan dan keagamaan yang moderat juga perlu diintensifkan.
"Karena generasi milenial ini harus memperkuat jati diri ke Indonesiaan, bahwa Indonesia ini memiliki peradaban yang sangat maju. Sehingga ada kebanggaan nasional terhadap negara kita dan terhadap bangsa kita ini," tandasnya.
(mdk/did)