Wiranto Ingatkan Anak Buahnya Jangan Sampai Salah Pilih Pemimpin

Wiranto menegaskan, Pemilu 2019 itu bukan ajang untuk kita saling membenci antara kontestan satu dengan lainnya. Dia pun meminta aparat menindak tegas pihak membuat suasana Pilpres menjadi panas.

2019-02-04 14:23:22

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh berpihak kepada salah satu calon dalam Pilpres 2019. Namun, Wiranto mempersilakan ASN menjelaskan mengenai pemahaman pesta demokrasi kepada masyarakat.

"Walaupun anda ASN, tidak berhak untuk berpihak, netral. Tetapi kan boleh mencerahkan kepada masyarakat sekitar untuk bagaimana memberikan pemahaman lima tahun sekali ini adalah pesta demokrasi. Artinya harus dilaksanakan dengan riang gembira, dengan kesadaran bahwa ini kesempatan yang sangat baik untuk rakyat memilih pemimpin yang mengawal negeri ini lima tahun ke depan," kata Wiranto usai menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon I Kemenko Polhukam Tahun 2019 di kantornya, Jakarta, Senin (4/2).

Dia menegaskan, Pemilu 2019 itu bukan ajang untuk kita saling membenci antara kontestan satu dengan lainnya. Dia pun meminta aparat menindak tegas pihak membuat suasana Pilpres menjadi panas.

"Itu sudah salah besar. Bahkan saya juga menginginkan aparat keamanan tegas saja kalau ada pihak-pihak yang untuk mengomporin, memanas-manasin dan meng-create terjadinya konflik. Tangkap saja karena betul-betul akan mengacau pelaksanaan pemilu," ujar Wiranto.

Dia menuturkan, tugas Kemenko Polhukam membangun stabilitas politik, pelaksanaan hukum, ketertiban dan sebagainya dalam menjaga keamanan nasional. Sehingga pemilu kondusif, masyarakat bisa melakukan aktivitas memilih calon pemimpinnya. Baik itu capres-cawapres maupun legislatif.

"Saya sampaikan pada pejabat eselon I dan II jajaran kementerian dan lembaga di Kemenko Polhukam tugas kita untuk mencerahkan ke masyarakat. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Karena hakekat pemilu itu bukan hanya memilih pemimpin sebenarnya, tapi bagaimana kita menentukan lima tahun ke depan nasib bangsa ini melalui memilih pemimpin," kata Wiranto.

Dia mengingatkan, pemimpin itu hanya instrument, pelaku untuk bagaimana mengawal pembangunan nasional lima tahun ke depan menjadi lebih baik. Karenanya, jangan sampai kemudian kita asal-asalan memilih pemimpin, harus jelas betul siapa dia, trade recordnya bagaimana, apa pengalaman dia, apa yang telah dilakukan untuk meyakinkan bahwa dia sebagai pemimpin yang dapat diandalkan

"Bahkan tadi saya sudah mencontohkan dengan contoh yang sederhana. Kalau kita mau pariwisata misalnya ramai-ramai naik bis, mungkinkah kita memilih supir bis yang tidak pengalaman? Tidak mungkin. Mungkinkah kita menggadaikan keselamatan kita kepada supir bis yang tidak jelas trade recordnya. Jangan-jangan dia hanya supir bemo yang kemudian dia nyupir bis, pasti kacau. Jangan-jangan dia supir angkot tidak pernah megang bis, lalu kita serahkan (kendarai) bis, pasti kacau," pungkasnya.

PNS dan Pegawai Desa Lebih Banyak Pilih Prabowo Dibanding Jokowi

Peringatan Wiranto mengingatkan kepada teguran Menkominfo Rudiantara kepada anak buahnya saat pemilihan stiker sosialisasi Pilpres 2019 akhir pekan lalu. Saat itu, Rudiantara menyindir salah satu anak buahnya yang mengaitkan pembagian pemilihan stiker sosialisasi Pilpres dengan sikap politik.

Di sisi lain, Lembaga Survei Charta Politika pernah merekam dukungan PNS hingga perangkat desa kepada calon presiden 2019. Hasilnya, PNS pendukung Jokowi mencapai 40,4 persen. Jumlah itu lebih kecil dibanding PNS yang mendukung Prabowo - Sandiaga yakni 44,4 persen. Masih ada 14,9 persen PNS yang belum memberikan dukungan suara untuk kedua calon.

Sementara di lingkungan pegawai desa atau kelurahan, pemilih Jokowi - Ma'ruf hanya 30,8 persen. Sedangkan pegawai desa atau kelurahan yang memilih Prabowo - Sandi mencapai 53,8 persen. Masih ada 15,4 persen pegawai desa dan kelurahan yang belum menentukan sikap politiknya di Pilpres 2019.

Selain itu, capres dan cawapres Prabowo serta Sandiaga Uno juga unggul di kalangan nelayan dan petani tambak. Pasangan yang diusung Gerindra, PKS, PAN, Demokrat dan Partai Berkarya itu mendapat 52,2 persen suara. Sementara jumlah nelayan yang mendukung capres petahana Jokowi hanya 43,5 persen.

Hasil mengejutkan juga terlihat dari dukungan purnawirawan TNI/Polri. Dari hasil survei itu, 100 persen purnawirawan mendukung Prabowo dan Sandiaga Uno.

Jika dilihat secara keseluruhan, elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo - Mar'uf Amin lebih unggul dibanding pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf yaitu 53,2 persen dan Prabowo-Sandiaga 34,1 persen.

Survei Charta Politika ini dilakukan pada periode 22 Desember 2018 - 2 Januari 2019. Melalui wawancara 2000 responden. Yang tersebar di 34 provinsi. Survei menggunakan survei metode acak bertingkat / multistage random sampling dengan margin of error 2,91%. Tingkat kepercayaan 95 persen.

Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Wiranto Ingatkan Masyarakat Pentingnya Rekam Jejak Calon Pemimpin
Beri Arahan Pimpinan Polri-TNI, Wiranto Optimis Pemilu 2019 Aman
Bahas Pembebasan Ba'asyir, Jokowi Panggil Wiranto dan Yasonna ke Istana Bogor
Pembebasan Ba'asyir, Pemerintah Masih Pertimbangkan Aspek Ideologi dan Hukum
Mempertanyakan Landasan Hukum Jokowi Bebaskan Abu Bakar Ba'asyir
Pemerintah Targetkan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Rampung di 2019
Wiranto Beberkan Manfaat Infrastruktur Jokowi di Wilayah Perbatasan RI

(mdk/gil)