Wiranto Jawab BEM Nusantara soal Penundaan Pemilu 2024: Itu Tidak Mungkin

Dia menuturkan harus ada majority dalam MPR yang setuju bahwa perubahan di UUD 1945 mengenai jabatan Presiden (Penundaan Pemilu 2024). Wiranto pun meminta BEM Nusantara berpikir rasional.

2022-04-08 18:53:15

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto sempat berdebat dengan para Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara terkait penundaan Pemilu 2024 di Kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/4). Wiranto pun menjawab penundaan Pemilu 2024 tidak mungkin, lantaran perlu adanya Amandemen UUD.

"Tadi teman-teman berdebat dengan itu (Penundaan Pemilu 2024). Maka jawabannya ya tidak mungkin. Mengapa yang pertama karena menyangkut UUD 1945, mengamandemen UUD itu persyaratannya berat sekali. Kalau di dalam persyaratan yang saya baca, itu kehendak masyarakat Indonesia. Yang dipresentasikan dalam Majority di MPR," kata Wiranto usai bertemu BEM Nusantara.

Dia menuturkan harus ada majority dalam MPR yang setuju bahwa perubahan di UUD 1945 mengenai jabatan Presiden. Wiranto pun meminta BEM Nusantara berpikir rasional.

"Kita gunakan rasio kita untuk mencoba apakah itu mungkin? Ternyata memang jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Karena MPR itu kan DPR plus DPD. DPR sendiri dari 9 parpol hanya 3 parpol yang setuju mengubah itu. 6 parpol Tidak setuju. Dibawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?" bebernya.

Kedua kata dia, sampai sejauh ini tidak ada kegiatan apa pun di DPR. Lembaga pemerintah, lembaga pemilu, yang mengisyaratkan persiapan-persiapan penundaan pemilu pun tidak ada. Kemudian ketiga, Wiranto menuturkan pemerintah saat ini sedang sibuk dengan urusan melakukan penyehatan ekonomi nasional dalam situasi global yang tidak menguntungkan serta menyelesaikan mitigasi pandemi Covid-19.

"Jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan 3 periode. Yang keempat, sudah berkali kali presiden menjawab kadang dianggap angin lalu saja terhapus hiruk pikuk jokes dan pemberitaan lain," ungkapnya.

Jokowi Sudah Jawab 4 Kali Soal Penundaan Pemilu

Wiranto juga menjelaskan Jokowi sudah tidak ingin membahas terkait wacana tiga periode. Pertama pada 2019, Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan itu. Dia menilai orang-orang yang melontarkan ide tersebut seperti menampar mukanya.

Kedua, Jokowi kata Wiranto juga sempat menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak tertarik.

"Yang ketiga saat wacana penundaan pemilu beliau juga komentar saya patut taat kepada konstitusi. Bahkan yang terakhir tiga hari lalu beliau katakan para menteri sudah cukuplah jangan bicara lagi tentang pemilu jabatan 3 periode perpanjangan jabatan sudah cukup," bebernya.

"Artinya apa? Dengan ke-empat argumentasi ini sebenarnya sudah jelas wacana itu akan berhenti di wacana karena tidak akan dapat diimplementasikan diwujudkan dan dilaksanakan karena alasan alasan tadi itu," bebernya.

Dia pun mempertanyakan mengapa masih meributkan (Penundaan Pemilu 2024). Padahal menurut dia hal itu tidak bisa diperdebatkan dan akan menjadi sia-sia.

"Kita hanya menghamburkan tenaga yang tidak perlu padahal ada pekerjaan lain yang harus kita selesaikan," katanya.

Baca juga:
Mundur Teratur Setelah Jokowi Marah
Polisi Bubarkan Demo Tolak Kenaikan Harga BBM dan Presiden 3 Periode di Makassar
Jokowi Marahi Menteri Bahas Pemilu Ditunda, PDIP Ungkit Pertemuan dengan Megawati
Reaksi Parpol Dengar Jokowi Tak Mau Lagi Isu Perpanjangan Jabatan Digulirkan
Zulhas Kumpulkan Elite PAN Bahas Isu Penundaan Pemilu dan Posisi di Koalisi
Airlangga Soal Jokowi Larang Bicara Penundaan Pemilu: Saya Rasa Sudah Jelas

(mdk/rhm)