Wiranto sudah biasa jika ada reaksi tudingan pelanggar HAM
Dia mengaku bakal menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM.
Menko Polhukam Wiranto mengaku wajar biasa dikaitkan pelanggaran hak asasi manusia, setiap dirinya menjabat di kabinet pemerintah. Bahkan beberapa pihak pasti akan melakukan penolakan terhadap dirinya terkait pelanggaran HAM.
"Itu biasa, setiap saya muncul selalu ada reaksi itu," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Rabu (27/7).
Dia mengaku bakal menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM. Supaya beberapa pihak memahami permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia.
"Nanti kita selesaikan," kata Wiranto.
Usai bertemu dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Wiranto telah mendapatkan briefing terkait program yang sedang dan akan dilaksanakan kedepan. Sebelum serah terima jabatan (sertijab), kata dia harus mengetahui tugas dan program apa yang akan dilaksanakan.
"Saya harus tahu dulu sebelum menjabat sebagai Menko Polhukam," kata dia.
Sebelumnya, KontraS dan IKOHI menolak Wiranto menjabat Menko Polhukam karena terduga pelaku pelanggaran HAM penculikan aktivis 1998 pada orde baru. Ketua IKOHI Wanmayetti mengatakan, saat itu Wiranto adalah panglima TNI yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penugasan operasi dan pengendalian pasukan TNI.
"Wiranto adalah orang yang bertanggung jawab atas berbagai tindak pelanggaran HAM berat, di antaranya kasus Kerusuhan Mei 1998, penculikan dan penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998, Kasus Trisakti dan Semanggi, serta kerusuhan pasca referendum Timor Timur 1999. Kasus-kasus tersebut menjadi catatan kelam dalam sejarah Republik Indonesia di mana anak-anak bangsa menjadi korban dari kebrutalan aparat keamanan negara," kata Wanmayetti, Rabu (27/7).
Menurutnya, penunjukan Wiranto tentu menciderai janji presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Janji untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu mendorong para korban dan keluarga korban mendukung penuh agar ia terpilih menjadi presiden.
"Begitu menjadi presiden, Jokowi tetap mengulangi janjinya tersebut," tandasnya.
-
Bagaimana HAM ditegakkan di Indonesia? Dalam proses menegakkan HAM, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur terkait masalah hak asasi manusia.
-
Siapa yang berhak atas HAM? Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya.
-
Mengapa para aktivis mendesak Presiden Jokowi terkait pelanggaran HAM? Mereka mendesak segera diadilinya pihak-pihak yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran berat HAM.
-
Apa yang sudah ditandatangani oleh Menkum HAM? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
-
Di mana HAM dijelaskan? Dilansir dari situs resmi United Nations, Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya.
-
Siapa aja yang bisa jadi korban pelanggaran HAM? Ketika hak-hak ini dilanggar oleh pemerintah, individu, atau kelompok lain, maka terjadilah pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Baca juga:
Wiranto janji jelaskan kasus pelanggaran HAM 1998
Usai dilantik, Luhut akan briefing Wiranto
Wiranto diminta Luhut lanjutkan 18 program di Kemenko Polhukam
Komnas HAM sebut JK bilang penuntasan tragedi 1965 bisa bebani APBN