WTP dinilai bukan jaminan kepala daerah tak korupsi
Dia mengungkapkan, bila ada sistem pengawasan terbuka, kepala daerah tidak akan bisa mengeluarkan izin dengan seenaknya. Dengan begitu, Laksono menambahkan, rotasi kepala dinas, camat, lurah, serta semua instansi di kabupaten dapat diawasi langsung oleh masyarakat.
Ketua DPD II Golkar Kabupaten Cirebon, Dave Laksono mengatakan, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah jaminan bebasnya seorang kepala daerah dari korupsi. Menurutnya, WTP hanya menilai secara prosedural penggunaan anggaran.
Karenanya, Laksono menganggap, perlu ada reformasi sistem roda pemerintahan dalam usaha memberantas korupsi.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
"Ini kan dari mulai sistem menjalankan APBD, bukan hanya sekadar pelaporan keuangan ada, bukti dimasukkan atau tidak, akan tetapi sistem pengawasan itu secara terbuka. Jadi semua uang masuk, semua uang yang keluar, semua izin yang masuk, izin yang keluar, itu jelas terbuka dan terdata secara umum," jelasnya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (27/10).
Dia mengungkapkan, bila ada sistem pengawasan terbuka, kepala daerah tidak akan bisa mengeluarkan izin dengan seenaknya. Dengan begitu, Laksono menambahkan, rotasi kepala dinas, camat, lurah, serta semua instansi di kabupaten dapat diawasi langsung oleh masyarakat.
"Bukan hanya sekonyong-konyong membayar kepada kepala daerah karena itulah yang terjadi. Itulah yang saya maksud reformasi roda pemerintahan daerah," tandasnya.
Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat
Sumber: Liputan6.com