Ada menteri dukung salah satu caketum Golkar, catut nama Jokowi
Menteri Jokowi ini melakukan pertemuan dengan para pengurus DPD I dan DPD II Golkar semalam.
Jelang pemilihan ketua umum Golkar di Munaslub pada 15 sampai 17 Mei mendatang, beredar isu salah satu menteri Jokowi ikut dukung salah satu kandidat. Bahkan menteri ini tak segan-segan catut nama Presiden Jokowi dan institusi TNI-Polri.
Timses Ade Komarudin, Firman Soebagyo mendapat keluhan dari pengurus daerah Golkar yang memiliki hak suara di Munaslub. Menurut dia, para pengurus DPD I dan DPD II mendapatkan SMS diminta kumpul oleh salah satu menteri untuk dukung caketum Golkar tertentu.
"Ada SMS yang beredar bahwa ada salah satu menteri itu yang mengumpulkan DPD, pertemuan rapat tadi malam mengumpulkan DPD I dan DPD II," kata Firman saat dihubungi merdeka.com, Senin (9/5).
Firman mengatakan, pertemuan antara menteri Jokowi itu akan berlanjut nanti malam di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Sayang, dia tak menyebut siapa menteri tersebut dan caketum mana yang akan didukung.
"Saya kan ditugasi (di Tim Akom) urus beberapa daerah, nah DPD ini mengeluh kok begini, gimana Golkar mau berdemokrasi dengan baik. Katanya pemerintah gagalkan munas Bali karena tidak demokratisi. Ini kita mau demokratis tapi kok ada intervensi seperti ini," kata Firman.
Menurut dia, menteri ini mengatasnamakan Jokowi serta TNI Polri dalam pertemuan semalam. Dia melihat, cara-cara seperti ini tidak demokratis dalam pertarungan jelang munaslub.
"Semalam ada pertemuan dari seberang mengatasnamakan Presiden, Polri dan TNI bahwa pemerintah memenangkan salah satu kandidat. Ini kayak zaman Orde Baru," imbuhnya.
Firman meyakini jika akan ada pertemuan lagi nanti malam yang dilakukan menteri Jokowi ini. Namun lagi-lagi, dia ogah menyebut siapa menteri dan caketum Golkar tersebut.
"Jadi timcil tadi malam bertemu, nanti malam bertemu lagi di Ritz Carlton. Dengan adanya beredar ramai gini, apakah pertemuan tetap jadi, saya enggak tahu," jelas dia.
Seperti diketahui, saat ini ada 8 nama bakal Caketum Golkar yang mendaftar ke panitia munaslub. Mereka adalah Ade Komarudin, Setya Novanto, Airlangga Hartarto, Azis Syamsuddin, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Indra Bambang Utoyo dan Syahrul Yasin Limpo.
Baca juga:
Gelagat Syahrul Yasin Limpo setelah jadi caketum Golkar tanpa bayar
Gerakan muda Golkar sarankan uang mahar Rp 1 miliar dikembalikan
Pilpres ikut andil terjadinya konflik di Partai Golkar
Gerakan Muda Golkar tak ingin ada rekayasa politik di Munaslub
Syahrul Yasin Limpo belum pikirkan akan mundur dari Gubernur Sulsel
Syahrul Yasin ogah komentar soal caketum Golkar yang setor uang
Lolos tanpa mahar, Syahrul sebut Golkar hapus stigma partai uang
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.