Ada polisi parlemen, 300 Pamdal outsourcing terancam diberhentikan
"Kita lihat parlemen di seluruh dunia banyak polisi parlemen. Ini kan koordinasi mempermudah bukan memperketat."
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih terus mematangkan wacana polisi parlemen untuk memperketat pengamanan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Meski begitu, wacana ini menimbulkan pertanyaan mengenai sarana, keuangan, dan fungsi dari
polisi parlemen tersebut.
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon mengatakan polisi parlemen bukan hal yang istimewa. Pengadaan tersebut hanya untuk mempermudah koordinasi para personel pengamanan di DPR.
"Kalau di negara lain polisi parlemen tidak ada yang istimewa, biasa saja. Kita lihat parlemen di seluruh dunia banyak polisi parlemen. Ini kan koordinasi mempermudah bukan memperketat," ujar Fadli Zon usai rapat paripurna di DPR, Selasa (14/4).
Fadli Zon meyakini bahwa polisi parlemen berbeda dengan Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal). Untuk Pamdal sendiri, DPR akan melakukan peningkatan kerja dengan menambahkan personel dan menghilangkan Pamdal outsourcing.
"Paling seragamnya yang beda. Kalau pamdal kita akan tingkatkan kinerjanya sekarang kan 450 orang akan kita tambah. 300 Outsourcing rencananya akan kita hentikan supaya tidak lagi outsourcing sehingga melalui seleksi," imbuhnya.
Sementara itu, Fadli Zon mengatakan jumlah polisi parlemen akan dilebihkan dengan jumlah pengamanan di DPR. Namun Fadli Zon sendiri belum mengetahui secara detail tentang sarana yang akan diterima oleh polisi parlemen.
"Idealnya kalau menurut saya yang sudah ada ditambah sekelas polsek jumlahnya, cuma memang unit khusus di DPR tapi penambahan sedikit. Menurut saya paling tinggi kombes. Ini masih dalam pembicaraan dan diskusi," jelas Fadli.
Baca juga:
Pimpinan Baleg DPR sebut polisi parlemen sudah dikaji Mabes Polri
Fahri Hamzah: Enggak boleh ada orang bersenjata di DPR
Badrodin masih pikir-pikir soal pembentukan polisi parlemen
DPR ingin ada polisi khusus parlemen, Polri masih pikir-pikir
Lukman Edy: Ada Pamdal dan Obvit, polisi parlemen tidak diperlukan
Fahri Hamzah tolak usulan polisi parlemen & bersenjata masuk DPR
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang disita oleh petugas Satpol PP di Denpasar? Barang bukti yang sita itu 4,5 kg daging anjing dan (ada yang sudah diolah) berupa rica-rica dan rawon. Itu, katanya laris dikonsumsi oleh orang-orang terbatas," kata Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, saat dikonfirmasi Kamis (1/8).
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.