Ahok: Dulu eselon IV enggak perlu lapor, padahal nyolong paling gede
Ahok: Dulu eselon IV enggak perlu lapor, padahal nyolong paling gede. Ahok mengatakan pentingnya melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) buat PNS karena erat kaitannya dengan memberantas korupsi.
Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama, mengungkapkan pentingnya melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) erat kaitannya dengan memberantas korupsi. Melaporkan harta, katanya, bukan hanya kewajiban level pejabat tetapi sampai pegawai di tingkat eselon III, IV, lurah dan camat.
Ahok, sapaan Basuki, sudah sejak lama meminta anak buahnya melaporkan harta mereka ke KPK. Melaporkan harta, katanya, bagian dari usaha menciptakan transparansi.
"Sehingga saya tahu persis lurah ini kekayaannya berapa? Si camat kekayaannya berapa? dulu eselon IV enggak perlu lapor, padahal nyolong paling gede itu di eselon IV dan eselon III. Ini nyolong paling gede, makanya harus lapor," kata Ahok di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/12).
Cara lain menekan korupsi di lingkungan Pemprov DKI, dengan membuat program yang sistem penggunaan anggarannya dilakukan dengan transfer, tidak tarik tunai.
"Kalau ditransfer jejak tracking uangnya terlihat," jelasnya.
Ahok mengaku melakukan kerja sama dengan PPATK, KPK, BPK dan BPKP untuk menelusuri bagaimana dana dari APBD mengalir. Salah satunya untuk dana pembelian lahan yang sering kali 'dimainkan'
"Karena semua uang ditransfer ke rekening. PPATK cek dan tarik kontan. Hasil jual tanah Rp 400 miliar mau enggak tarik kontan Rp 60 miliar tunai? takut kita. Rp 100 juta taru rumah aja mikir. Ngapain uang di bank ditarik keluar? Pasti buat bagi-bagi. Kita telusuri kalau benar pejabatnya bisa kita keluarkan," tutup Ahok.
Baca juga:
Cerita dan filosofi kopiah karanji bagi Sandiaga
PDIP minta kader pembelot mundur sebelum dipecat
Batal datangi media online, Ahok tetap terima warga di Rumah Lembang
Kubu Anies-Sandi minta Bawaslu beri sanksi Agus-Sylvi soal Rp 1 M
Agus nilai kesadaran masyarakat DKI soal kebakaran masih kurang
Anies sebut persoalan PKL Kota Tua bisa teratasi dengan pendidikan
Buat 87 pelanggaran selama kampanye, ini tanggapan Anies Baswedan
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Apa saja isu yang muncul selama Pilkada DKI 2017? Apalagi pemilihan tersebut juga diwarnai dengan isu-isu seperti agama, etnis, dan kebijakan publik.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Apa tugas Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Siapa saja kandidat di Pilkada DKI 2017 putaran kedua? Putaran kedua mempertemukan pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 putaran kedua dilaksanakan? Pemungutan Suara Putaran Kedua (19 April 2017):Putaran kedua mempertemukan pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga.