Ahok menang atau kalah, partai koalisi Jokowi diyakini pecah
Ahok menang atau kalah, partai koalisi Jokowi diyakini pecah. Syamsuddin menuturkan, perpecahan parpol pemerintah karena dukungan di Pilkada Serentak 2017 sudah terlihat jelas. Pecahnya dukungan itu tentu berdampak pada penggodokan UU di parlemen dan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris memprediksi dinamika politik nasional tahun 2017 lebih tinggi daripada dinamika politik 2016. Hal itu dikarenakan perbedaan pandangan partai politik masih terus terjadi.
"Sebab, di 2017 akan ada Pilkada serentak, pembahasan UU Pemilu, UU MD3, saya menduga UU MD3 tidak selesai tahun ini. Yang wacana penambahan unsur pimpinan dewan tidak semua parpol setuju. Suhunya lebih panas dari 2016," kata Syamsuddin di Dieng Room, Hotel Kartika Chandra, Jl. Gatot Soebroto, Kamis, (15/12).
Syamsuddin menuturkan, perpecahan parpol pemerintah karena dukungan di Pilkada Serentak 2017 sudah terlihat jelas. Pecahnya dukungan itu tentu berdampak pada penggodokan UU di parlemen dan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Misalnya koalisi partai pendukung Jokowi-JK, saat ini dalam kasus Pilkada Jakarta pecah ke dalam dua kubu. Satu mendukung Ahok, satu dukung Agus-Sylvi. Ahok itu kita belum tahu akan ke mana ujungnya, tapi apapun hasilnya, entah Ahok menang atau kalah dalam Pilkada akan berdampak pada stabilitas koalisi pendukung Jokowi," jelas dia.
Syamsuddin menambahkan, pada 2017 Partai Gerinda diperkirakan merapat ke pemerintahan. Ketidakstabilan politik Tanah Air bahkan diprediksi berdampak pada reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK.
"Politik itu segala sesuatu mungkin saja. Kalau parpol berbasis Islam seperti PAN, PKB, dan PPP mengecewakan Jokowi, mungkin salah satu atau dua-dua atau tiga-tiganya dievaluasi diganti dengan Gerindra. Mungkin saja tapi tergantung perkembangan politik ke depan," pungkas dia.
Baca juga:
Survei LSI: Agus menang ganteng, kalah wawasan dari Ahok dan Anies
Rhoma Irama soal pilihan Cagub DKI: Yang pasti bukan tersangka
Ahok bakal buat program istri merawat diri agar suami betah di rumah
Eva Sundari sebut program KJP Ahok berhasil tekan pernikahan dini
Ahok: Saya diajari enggak pernah benci dan memusuhi orang
Ditemui Anies-Sandiaga, ini harapan ketua PGI DKI
Tolak beri bansos, Ahok dalih pilih perbaiki layanan publik
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Apa yang dikatakan Hasto mengenai peluang Anies dan Ahok di Pilgub DKI 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.