Airlangga Perintahkan Semua Kepala Daerah dari Golkar Patuhi PPKM Darurat
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memerintahkan seluruh kepala daerah yang berasal dari partai berlambang pohon beringin bersatu menangani pandemi Covid-19.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memerintahkan seluruh kepala daerah yang berasal dari partai berlambang pohon beringin bersatu menangani pandemi Covid-19.
"Seluruh kader yang menjabat sebagai pimpinan DPRD, Bupati, Wali Kota maupun Gubernur harus mendorong kebijakan pusat. Kita satu langkah, satu upaya agar bangsa ini selamat dari pandemi Covid-19," kata Airlangga dikutip dari Antara, Senin (5/7).
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa banyak Ketua DPD Golkar ingin Airlangga Hartarto kembali memimpin secara aklamasi? "Makanya cukup rasional jika DPD ingin aklamasi untuk AH," jelasnya. Dia menambahkan, tidak mudah untuk Golkar meraup suara maksimal di Pemilu karena tidak ada kader yang bertarung di Pilpres 2024.
-
Bagaimana caranya DPD I Golkar bisa mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto? Aturan mengenai pergantian ketum tercantum dalam anggaran dasar Partai Golkar dengan beberapa ketentuan. Salah satunya, apabila dua per tiga Pengurus Partai (DPD) Provinsi sepakat agar Munaslub dilaksanakan.
Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, pemerintah pusat saat ini telah mengambil langkah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021.
Selain itu, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 demi mewujudkan target kekebalan komunal pada 2021.
"Vaksinasi pada Oktober ke atas diharapkan bisa mencapai tiga juta. Angka rata-rata sekarang masih di bawah satu juta dosis, namun dengan ketersediaan vaksin diharapkan ini bisa terus dilaksanakan," tutur dia.
Airlangga juga mengajak masyarakat untuk tetap membiasakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Meski sudah divaksin dua kali, siapa pun harus menjalankan kebiasaan normal baru dengan anjuran protokol kesehatan.
"Pemerintah melihat bahwa ke depan kita masih harus bersama-sama menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker," ujarnya.
Hal tersebut menjadi kebiasaan normal baru walaupun individu sudah divaksin dua kali. Upaya itu terus dilakukan sampai Indonesia mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.
Baca juga:
Airlangga: Kader Golkar Harus Satu Langkah, Upaya Agar Indonesia Selamat dari Pandemi
Golkar Mulai Pemanasan Persiapan Pilpres Bulan Depan, 2022 Gaspol
Gerindra Soal Koalisi Alumni Golkar: Dalam Perjalanan Nanti Terjawab
Koalisi 'Alumni Golkar' Bisa Jadi Ancaman Serius Bagi Dominasi PDIP di 2024
Nasdem Soal Satu Frekuensi dengan Golkar: Modal Awal Komunikasi Koalisi