Airlangga tegaskan menteri boleh jadi jurkam Jokowi-Ma'ruf
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar jika para menteri terdaftar menjadi juru kampanye pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf. Dia menuturkan tidak bakal ada bias kepentingan selama menjalankan tugas sebagai menteri, berikut juru kampanye.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar jika para menteri terdaftar menjadi juru kampanye pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf. Dia menuturkan tidak bakal ada bias kepentingan selama menjalankan tugas sebagai menteri, berikut juru kampanye.
"Tidak akan conflict of interests," kata Airlangga di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (29/9).
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Kenapa banyak Ketua DPD Golkar ingin Airlangga Hartarto kembali memimpin secara aklamasi? "Makanya cukup rasional jika DPD ingin aklamasi untuk AH," jelasnya. Dia menambahkan, tidak mudah untuk Golkar meraup suara maksimal di Pemilu karena tidak ada kader yang bertarung di Pilpres 2024.
Dia menjelaskan, dalam menjalankan tugas menteri bakal berbeda dengan memenangkan Pilpres. Seperti urusan ekspor di Kemenperin.
"Jelas, kan tugas kementerian mendorong ekspor dan itu beda kalau menangkan pilpres," kata Ketum Golkar itu.
Airlangga memastikan jika bakal berkampanye akan mengambil cuti. Seperti ketetapan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memperbolehkan menteri untuk ambil kampanye maksimal 1 hari per Minggu.
"Kalau pada saat kampanye ya cuti," imbuhnya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Koalisi Indonesia Kerja, Freidrich Paulus Lodewijk, menegaskan tidak ada menteri kabinet yang masuk dalam TKN. Yang ada adalah juru kampanye yang berjumlah 5.279 orang.
"Kalau presiden kepala daerah menteri melaksanakan kampanye boleh-boleh saja dengan catatan mereka harus cuti dan cutinya pun diatur dalam satu Minggu hanya diijinkan satu hari," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, sederet nama menteri kabinet kerja Jokowi-JK masuk dalam susunan juru kampanye yang dirilis dalam situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ada 15 nama menteri yang berasal dari partai politik dan profesional.
Menteri dari parpol:
1. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Ketum Golkar)
2. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar)
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (NasDem)
4. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (PDIP)
5. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (PDIP)
6. Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly (PDIP)
7. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (PDIP)
8. Menko Polhukam Wiranto (Hanura)
9. Mendes PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo (PKB)
10. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (PKB)
11. Menteri Pemudan dan Olahraga Imam Nahrawi (PKB)
Menteri dari profesional:
12. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
13. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil
14. Menteri PAN-RB Syafruddin
15. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Baca juga:
Bamsoet ungkap strategi pemenangan Golkar dan Jokowi-Ma'ruf di 2019
Sekretaris TKN: Jokowi akan bertindak cepat bantu korban tsunami Palu & Donggala
Prabowo dinilai bantu Jokowi hapus stigma antek China
15 menteri gabung Timses Jokowi, kubu Prabowo bilang 'biar rakyat menilai'
TKN Jokowi-Ma'ruf minta pemerintah bereaksi cepat tangani gempa Sulteng
Klaim tak punya dana, Timses Prabowo bantah pakai konsultan asing