Kata Airlangga soal Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo
Airlangga menyebut, soal wacana Jokowi menjadi penasihat belum pernah dibahas
Airlangga menyebut, soal wacana Jokowi menjadi penasihat belum pernah dibahas
Kata Airlangga soal Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato menanggapi wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya menjadi penasihat khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Airlangga menyebut, soal wacana Jokowi menjadi penasihat belum pernah dibahas di internal partai.
"Kalau itu belum pernah dibahas," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/5).
Meski begitu, Airlangga selalu mendukung apapun untuk Jokowi dan Prabowo.
"Tapi kita selalu mendukung pak Presiden, Pak Jokowi dan Pak Prabowo," ucapnya.
Lebih lanjut, mengenai pembentukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Airlangga mengaku tidak dalam kapasitas dukung mendukung.
"Itu bukan dukung mendukung," tambah Airlangga.
DPA ini diusulkan diisi oleh mantan presiden-wakil presiden, salah satunya Jokowi.
Jokowi mengatakan dirinya saat ini menjabat sebagai presiden hingga Oktober 2024. Untuk itu, dia masih fokus menyelesaikan pekerjaan di sisa masa jabatannya.
"Ini saya itu masih jadi Presiden sampai 6 bulan lagi lho, masih presiden sekarang ini. Sekarang masih bekerja sampai sekarang. Ini ditanyakan begitu (soal DPA)," kata Jokowi kepada wartawan di RSUD Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5).
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo Bamsoet, mengusulkan agar Dewan Pertimbangan Agung dihidupkan kembali.
Hal itu, menyusul adanya ide Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto soal pembentukan presidential club.
Dia menilai, usulan Prabowo untuk memberikan wadah bagi presiden dan wakil presiden di Indonesia sangat baik.
"Kalau bisa mau diformalkan kita pernah punya lembaga Dewan Pertimbangan Agung, yang bisa diisi oleh mantan-mantan presiden maupun wakil presiden, kalau mau diformalkan kalau pak Prabowo-nya setuju," kata Bamsoet, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).
