Akbar Tandjung minta komite etik Golkar usut dugaan pelanggaran Akom
Komite akan mengklarifikasi isi pertemuan dan akan memberikan sanksi bila benar ada transaksi antara caketum sama DPD I.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengakui calon ketua umum Partai Golkar tak boleh bertemu dengan DPD I atau pengurus daerah Golkar. Hal tersebut ditakutkan terjadi pelanggaran etik.
"Memang tidak dibolehkan calon ketemu dengan DPD I," kata Akbar di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Jumat (13/5).
Pernyataan Akbar merujuk pada calon ketua umum Partai Golkar Ade Komarudin (Akom) yang kedapatan bertemu dengan salah satu ketua DPD I Golkar di Hotel Grand Meilia. Komite akan mengklarifikasi isi pertemuan dan akan memberikan sanksi bila benar ada transaksi antara caketum dengan para ketua DPD I.
Namun Akbar berani mengkhususkan pada kasus bahwa Akom tak masalah bertemu dengan pimpinan daerah. "Tapi kalau pertemuan itu sifatnya adalah by accident, bisa saja orang itu datang ke suatu tempat, pada saat yang sama juga ada pengurus atau seorang bakal calon di suatu tempat. Kemudian mereka berbincang-bincang. Kan itu sah saja," tuturnya.
"Kecuali kalau mereka dibuktikan melakukan suatu kesepakatan ketemu dan pertemuan itu terjadi hal-hal yang sifatnya transaksional, itu tentu ada bukti, kalau ada bukti bisa saja diambil sanksi sesuai kesalahannya," imbuhnya.
Terlepas dari itu, Akbar meminta Majelis Etik Munaslub Golkar segera menindak adanya dugaan pelanggaran etik. Dia meminta Majelis Etik melakukan penyelidikan, verifikasi, atau klarifikasi.
"Nanti pada akhirnya kalau ada nyata bukti-bukti yang kuat dan tak terbantahkan ya tentu sesuai aturan bisa saja mereka yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan-aturan, bisa saja dapat sanksi sesuai derajat kesalahan," ujarnya.
Seperti diketahui, ada lagi kasus yang melibatkan Akom. Kasus tersebut ialah terkait pernyataan Akom yang meneken surat tidak akan maju sebagai caketum Golkar jika menjadi ketua DPR.
Baca juga:
Akom akan tiru Soeharto jika terpilih jadi ketum Golkar
Sebelum Munaslub dibuka, Akom dan Setnov bakal disidang
Jelang Munaslub, para Caketum obral janji hingga jabatan
Mahyudin minta pemerintah tak gentar hadapi perdagangan bebas
Soal dukungan pemerintah, Setnov cuma bilang terima kasih
Muncul Partai Beringin jelang Munaslub Golkar
Ditanya yakin menang, Akom bilang 'saya cuma usaha'
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.