Agung Laksono Sindir Pengurus Golkar Rangkap Jabatan: Pembatasan Diperlukan Demi Kaderisasi
Agung Laksono menyindir sejumlah pengurus Partai Golkar yang merangkap jabatan.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menyindir sejumlah pengurus Partai Golkar yang merangkap jabatan. Dia menilai, rangkap jabatan mestinya tidak terjadi untuk kepentingan kaderisasi.
"Ini pembatasan diperlukan dalam rangka mendorong kaderisasi. Lebih membuka kaderisasi ke depan," kata Agung dalam pandangannya di Musyawarah Nasional (Munas) ke XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa malam, (20/8).
Dia mencontohkan adanya pengurus di level Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang merangkap jabatan. Menurut Agung, mestinya tidak perlu ada rangkap jabatan di level lain. Misalnya bila sudah DPP tak perlu menjabat Ketua DPD.
"Ada yang seseorang yang mendapat tugas sampai 2, 3, 4 jabatan. Ini saya kira perlu ada koreksi bagi kita sendiri," ujar Agung.
Dia menambahkan sebaiknya ada pemerataan porsi jabatan. Karena hal itu sesuai dengan peraturan organisasi.
"Bahwa sebaiknya ada pemerataan dan dorong yang lain memperoleh jabatan yang baik, apakah itu di DPD Golkar, di DPR, itu sudah ada aturannya kita. Peraturan organisasinya sudah jelas ada. Bahwa yang sudah di DPD Golkar tidak boleh di DPP, atau sebaliknya. Tapi seringkali kita langgar," imbuh Agung.
