Akbar Tandjung & Yusril sependapat tak ada ambang batas dalam pemilu

Akbar Tandjung & Yusril sependapat tak ada ambang batas dalam pemilu. Menurut Akbar, putusan MK tentang pemilu serentak wajib dipatuhi semua pihak dan ketentuan ambang batas sudah harus diakhiri.

Politikus senior Golkar Akbar Tandjung dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra sependapat bahwa dalam Pemilu Serentak 2019 nanti, keberadaan ambang batas sudah tidak relevan lagi untuk dibahas dalam RUU Perubahan UU Pemilu. Putusan MK tentang pemilu serentak wajib dipatuhi semua pihak dan ketentuan ambang batas sudah harus diakhiri.

"Yang perlu dibatasi adalah jumlah fraksi di DPR, bukan tidak melantik wakil rakyat yang terpilih dalam Pemilu," kata Akbar dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (21/1).

Akbar mengingatkan agar sistem bernegara yang kita bangun haruslah fair dan adil bagi semua kekuatan politik yang ada. Menurut dia, keinginan untuk menerapkan ambang batas hanya menunjukkan keinginan suatu kelompok untuk menjaga kepentingannya dengan menghalangi kelompok lain untuk bergerak maju.

"Apalagi ambang batas yang diajukan terlalu tinggi, hal seperti itu bisa jadi boomerang bagi partai yang bersangkutan," kata Akbar.

Menurut Akbar, kehidupan partai sangatlah rentan dengan perubahan. Di mana sebuah partai mengalami trend menurun dari pemilu ke pemilu.

Sementara Yusril berpendapat, adanya ambang batas dulunya dimaksud untuk membatasi jumlah partai. Kini jumlah partai menyusut secara alamiah, karena itu ambang batas menjadi tidak relevan dengan perkembangan.

Yusril memperkirakan Pemilu 2019 akan diikuti oleh 14 parpol, maka jumlah pasangan presiden dan wapres maksimum adalah 14 atau kurang dari itu. "Biarlah ada 14 pasangan, tokoh akan ada putaran kedua yang menentukan," kata Yusril.

Baca juga:
Cak Imin yakin organisasi sayap partai dongkrak suara PKB di 2019
Mendagri ingin ambang batas parlemen naik meski cuma setengah persen
Antusiasme pelajar lakukan simulasi pemilu di Gedung KPU
DPR serahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Pemilu ke pemerintah
Ini tanggapan Mendagri soal usul penghapusan presidential threshold
Anggota pansus optimis RUU Pemilu rampung Mei 2017
Deretan alasan Golkar minta sistem pemilu secara tertutup