Akibat kisruh kepengurusan, PPP & Golkar tak dapat jatah dana parpol
"Kalau konflik hanya di pusat dan di daerah tidak ada, maka akan kita berikan," kata Abdullah Sadik.
Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) tidak akan memberikan dana bagi partai politik yang masih bermasalah secara internal. Hal itu dilakukan walaupun memiliki kursi di DPRD Kota Ternate.
Kepala Kesbangpol Kota Ternate, Abdullah Sadik menyatakan, khusus untuk Partai Golkar dan PPP untuk sementara pihaknya belum dapat memberikan bantuan bagi dana parpol, karena masih menunggu hasil keputusan dari Pemerintah.
"Kalau mereka sudah islah, kita ikuti apa hasil islahnya, karena semua pengurusan itu pengesahan melalui pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kita ikuti mana yang disahkan oleh pemerintah," katanya di Ternate seperti dilansir Antara Kamis (28/5).
Menurutnya, bantuan akan diserahkan kepada masing-masing parpol yang memperoleh kursi di Parlemen, jika Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK-P) Malut telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2014 pada 6-8 Juni mendatang.
LHP itu nanti diserahkan BPK, baru Pemerintah Kota menyalurkan bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2015. Untuk bantuan, kata dia, telah diterima beberapa waktu lalu, tapi tahun anggaran 2015 itu belum.
"Tahun 2014 sudah diterima, tapi waktu itu belum ada konflik. Yang bisa pencairan itu baru Partai Nasdem dan PKPI," terang dia.
"Kalau konflik di daerah ada dua kepengurusan kita tidak berikan, kalau konflik hanya di pusat dan di daerah tidak ada, maka akan kita berikan," ujarnya menambahkan.
Baca juga:
Golkar kubu Agung Laksono: Ini gencatan senjata, bukan islah!
Kubu Agung: Ical buat sejarah kelam Golkar tak calonkan presiden
Golkar kubu Agung rapat, pintu ruangan ditutup & diikat tambang
JK sebut Ical dan Agung sudah paraf islah, Jumat rencananya bertemu
Idrus Marham sebut kesepakatan islah Agung dan Ical segera diteken
Agung Laksono: Islah tak batalkan banding putusan PTUN
PDIP bantah ambil untung dari kisruh Golkar dan PPP
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa yang dikatakan Sekjen Golkar tentang arah koalisi di Pilpres 2024? Sekjen Golkar menambahkan, di akhir pertemuan, Airlangga memakaikan jaket kuning loreng kepada seluruh ketua dewan. Jaket kuning loreng ini juga yang dikenakan seluruh Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar saat bertemu Airlangga di Bali.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa yang dilakukan Partai Golkar dalam Pilpres 2024? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dia menyebut, Partai Golkar telah bekerja keras.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.