Amien Rais minta Jokowi undang elemen bangsa sebelum reshuffle
"Duduk kemudian digelar di meja itu masalah apa yang kita hadapi. Setelah itu baru bicara reshuffle," kata Amien.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais menegaskan bahwa dukungan PAN ke pemerintah tak bisa dijadikan landasan kuat mengurus negara. Maka dari itu, dia menyarankan agar pemerintah mengundang berbagai elemen masyarakat untuk duduk bersama membahas masalah negara.
"Menurut saya resep saya bukan hanya PAN masuk, ini ecek-ecek. Saya punya resep yang cepleng, yaitu Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pimpinan nasional itu duduk kemudian mengundang seluruh elemen yang penting bagi bangsa ini," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/1).
Menurut Amien, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla harus mengundang berbagai tokoh ke Istana Merdeka. Beberapa di antaranya ialah pimpinan teras TNI, pimpinan teras Polri, ketua lembaga tinggi, pimpinan partai-partai besar yang lolos kemarin, kemudian undang tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh intelektual, pemred-pemred besar, dan kalau perlu LSM.
"Duduk kemudian digelar di meja itu masalah apa yang kita hadapi. Setelah itu baru bicara reshuffle, baru bicara perubahan dan lain-lain," tuturnya.
Sebab menurutnya tak baik juga jika terus-menerus melakukan reshuffle. "Kalau hanya reshuffle tambal sulam, itu mungkin bongkar pasang kedua kali belum tentu menyembuhkan. Apalagi kalau reshuffle sering terjadi sementara kita tidak punya kepemimpinan yang kuat, itu nanti hanya seperti angin mamiri saja, tidak sungguh-sungguh membawa perubahan," ujarnya.
Amien menjelaskan, bahwa tidak ada salahnya mengundang elemen nasional tadi itu lantas berembug untuk mencari apa yang perlu diperbaiki mendesak. Selain itu, perlu dicari solusi mengenai masalah menyangkut negara.
"Lantas kalau bangsa ini memikul betul-betul masalah bangsa yang berat ini, itu akan jadi ringan," pungkasnya.
Baca juga:
JK tegaskan penilaian Kemenpan RB tak terkait reshuffle
Temui Zulkifli Hasan di MPR, Amien Rais ngaku tak bahas reshuffle
Massa geruduk Istana, desak Presiden Jokowi copot Jaksa Agung
NasDem sebut penilaian Menteri Yuddy politis, waktunya tak tepat
PAN sebut evaluasi dari Menteri Yuddy membuat kegaduhan baru
Ketum PAN tegur kader yang 'offside' bicara reshuffle
Politikus PKB: Menteri Yuddy cari sensasi, takut di-reshuffle!
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Bagaimana tanggapan Budi Arie mengenai pembentukan kabinet Prabowo-Gibran? Dia mengatakan penyusunan kabinet Prabowo-Gibran akan dibahas usai penetapan pemenang Pilpres 2024 oleh KPU.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Siapa yang diajak Anies Baswedan untuk mendirikan partai politik? Menarik ya karena waktu kami sempat bermitra didukung partai Gerindra dan PKS saat itu, kita pernah berdiskusi tentang mendirikan partai,
-
Kenapa Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).