Anggota DPR Nilai Wajar Jokowi Menegur Anggota TNI dan Polri yang Menolak IKN
Sebab institusi TNI dan Polri berada di dalam pemerintahan yang seharusnya memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai pemerintah seharusnya membuka masukan dari TNI terkait Ibu Kota Negara (IKN). Presiden Joko Widodo tidak cukup hanya memberikan disiplin kepada anggota TNI-Polri yang mendebat pemindahan ibu kota di grup-grup WhatsApp.
Menurut Sukamta, pemerintah harus membuka mekanisme tersendiri meminta masukan dari TNI-Polri saat membahas rencana kebijakan.
-
Kenapa Jokowi memanggil Menaker Ida dan Kakak Cak Imin? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
"Soal IKN, mestinya sudah ada masukan dari TNI terkait potensi ancaman dan gangguan terhadap lokasi yang dipilih. Apakah keputusannya sesuai dengan masukan atau tidak, tentu menjadi ranah pemerintah untuk memutuskan," ujar Sukamta kepada wartawan, Rabu (2/3).
Sukamta menilai wajar dan lumrah Jokowi menegur anggota TNI dan Polri yang menolak IKN. Sebab institusi TNI dan Polri berada di dalam pemerintahan yang seharusnya memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah.
"Adanya penolakan IKN di Grup TNI POLRI tidak bisa disimpulkan ada perbedaan pendapat atau perpecahan di institusi ini, itu opini pribadi bukan sikap institusi. Presiden mungkin khawatir jika ini terus bergulir menjadi liar dan menyebabkan kubu-kubuan di tubuh TNI POLRI. Ini tentu akan tidak kondusif untuk memberi dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan IKN atau urusan lainnya," katanya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menilai, nada bicara presiden yang meninggi saat bicara kedisiplinan TNI-Polri jarang terjadi dan bisa menimbulkan spekulasi. Meski begitu, Sukamta menyarankan ada yang lebih penting dibahas.
"Serius bicara soal kedisiplinan TNI POLRI itu perlu. Tapi saat ini masyarakat banyak butuh keseriusan Pak Presiden atasi kelangkaan minyak goreng, naiknya harga kedelai dan gas elpiji. Panggil menteri-menteri terkait dan mungkin perlu ditegur dengan nada yang tinggi agar persoalan yang dihadapi rakyat banyak bisa segera teratasi." tegasnya.
Baca juga:
Memahami Etika Aparat Negara dalam Keseharian
Anggota DPR: TNI Polri Jangan Terlibat Diskusi Politik Praktis
VIDEO: Presiden Jokowi Bongkar Isi WhatsApp Grup TNI dan Polri, Ingatkan Kedisiplinan
DPR Dukung Jokowi Tegur TNI/Polri yang Tolak Ibu Kota Pindah
Soal Pemindahan Markas TNI ke Ibu Kota Nusantara, Kasal: Masih Rapat di Kemenhan
Jokowi Tegur WAG Prajurit, Kasal: Kita Introspeksi TNI Tegak Lurus ke Pemerintah
Jokowi Larang TNI/Polri Debat soal Pemindahan Ibu Kota Baru di Whatsapp Grup