DPR RI Terima Herindra Jadi Calon Kepala BIN, akan Dilantik Prabowo
Herindra akan menggantikan Budi Gunawan (BG) dari jabatan Kepala BIN yang diberhentikan Presiden Joko Widodo.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah selesai menggelar fit and propertest terhadap calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.
Herindra akan menggantikan Budi Gunawan (BG) dari jabatan Kepala BIN yang diberhentikan Presiden Joko Widodo.
"Alhamdulillah, baru saja kami pimpinan DPR bersama dengan tim perwakilan dari semua fraksi, delapan fraksi yang ada di DPR melakukan pertimbangan atau fit and proper terkait dengan calon Kepala BIN atas nama Bapak Muhammad Herindra," kata Ketua DPR RI, Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).
Hasilnya, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) tersebut telah diterima sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dan siap untuk dilantik oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
"Yang mana hasil dari tim pertimbangan tersebut Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh presiden, yang nantinya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yaitu Presiden yang akan datang yaitu Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Usai menjalani Fit and Propertest, nantinya akan dilaksanakan paripurna untuk menyatakan kesiapan terhadap calon Kepala BIN.
"Insya Allah paripurna untuk menyatakan terkait dengan kesiapan bahwa calon Kepala BIN yang akan datang ini kita akan lakukan paripurnanya besok, hari Kamis," ucapnya.
"Setelah ini, kemudian akan saya atau pimpinan DPR berkirim surat kepada pemerintah bahwa nanti pelantikannya itu kapan, ya kami akan serahkan kepada pemerintah," terang Puan.
Jaga Stabilitas Negara
Puan Maharani mengatakan, DPR telah meminta kepada Herindra untuk bisa menjaga stabilitas negara jika nanti resmi menjadi Kepala BIN.
"Tadi dalam pertimbangan yang diberikan teman-teman fraksi dan pimpinan DPR, salah satu hal yang dimintakan oleh DPR kepada Calon Kepala BIN yang baru ada untuk tetap menjaga stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.
Selain itu, DPR disebutnya juga meminta kepada Herindra untuk bisa bekerja secara netral dalam mengemban tugas barunya nanti.
"Kemudian bagaimana tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa berjalan sebagaimana satu negara yang memang utuh dan menjaga konsistensi bagaimana sebagai tupoksinya BIN bisa bekerja secara netral," ujarnya.
"Tentu saja bekerja untuk bukan ke dalam saja. Tapi juga menjaga tugas tupoksinya itu untuk keluar, maksudnya keluar negeri," tutup Puan.
