Anies Disebut Salah Baca Data Jalan, Politikus PDIP: Sepatutnya Minta Maaf
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menyoroti kesalahan Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan saat membaca data BPS terkait pembangunan jalan nasional. Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sepatutnya minta maaf.
Anggota Fraksi PDI PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menyoroti kesalahan bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan saat membaca data Badan Pusat Statistik (BPS) dan membandingkan pembangunan jalan nasional di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sepatutnya minta maaf.
"Heboh soal salah data tentang panjang jalan yang dibangun era Presiden SBY yang dikatakan Anies Baswedan lebih panjang dari yang dibangun Presiden Jokowi, tidak diikuti permintaan maaf Anies mau pun timnya," kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/5).
-
Bagaimana Anies Baswedan menanggapi kekalahan Pilpres? "Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun," ujarnya."Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap ... kita tahu hanya jalan mendaki yang mengantarkan pada puncak-puncak baru."
-
Siapa kakek dari Anies Baswedan? Sebagai pria berusia 54 tahun, Anies Baswedan adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang diplomat yang pernah menjabat sebagai wakil Menteri Muda Penerangan RI dan juga sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.
-
Mengapa PDIP mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta? Bahwa Anies juga jadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga dengan Cak Imin dalam rangka itu semua," jelas dia.
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang disebut-sebut akan menjadi Cawapres Anies Baswedan? Nama Yenny sebelumnya disebut sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan.
Menurut Gilbert atas kesalahannya tersebut, Anies sepatutnya meminta maaf, bukan malah menyalahkan media, sumber data yang dikutipnya. Gilbert juga menyayangkan kerja Anies dan tim karena tidak mengecek kebenaran data pembangunan jalan terlebih dahulu, sebelum disampaikan ke publik.
"Sepatutnya Anies dan tim menggunakan akal sehat (common sense) soal berita tersebut, karena latar belakang sebagai peneliti yang menggunakan data tentu akan mempertanyakan dulu kesahihan (validitas) data tersebut," jelas Gilbert.
"Seakan Anies dan tim baru ada di negara ini, karena selama era Presiden SBY tidak ada berita soal kemajuan bermakna pembangunan jalan di Indonesia. Artinya menjadi aneh kalau langsung menggunakan data tersebut karena tidak sesuai akal sehat," lanjut dia.
Lebih lanjut, Gilbert ingin Anies berkaca pada kebijakannya sendiri sewaktu menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia mengungkit kebijakan Anies yang memperlebar trotoar dan membuat jalur sepeda.
Gilbert berujar, kebijakan Anies itu telah meninggalkan masalah kemacetan di Jakarta. Dia menilai pelebaran trotoar dan jalur sepeda banyak memakan badan jalan.
"Sekarang kemacetan makin parah di Jakarta juga ada sumbangan kebijakan ngawur mempersempit jalan ini. Selain itu yang dilakukan Anies di Jakarta adalah mengganti nama jalan, dan membangun tugu bamboo, sepeda dan sepatu," kata Gilbert.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara terkait kritik bakal calon presiden Anies Baswedan, yang menyebut pembangunan jalan nasional di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 20 kali lipat lebih banyak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Meskipun Jokowi sukses membangun 1.569 km jalan tol, tapi Anies menganggap SBY lebih hebat. Pasalnya, Presiden RI ke-6 itu dikatakannya mampu membangun 11.800 km jalan nasional yang bisa dilalui gratis.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menilai, Anies Baswedan keliru dalam mengartikan data milik BPS. Sebab, ribuan kilometer jalan nasional di era SBY bukan dibangun baru. Namun peralihan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.
"Status kewenangan jalan nasional bertambah. Itu perubahan status dari jalan provinsi jadi jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru," tegas Hedy di Jakarta, Rabu (24/5).
"Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, bukan itu data BPS. Jadi salah interpretasi data BPS," ujar dia.
Hedy menjelaskan, BPS memperlihatkan data berdasarkan status jalan, bukan pembangunan jalan baru. Ia mencontohkan, pada era 2.000-an muncul regulasi baru soal pergantian status dari jalan provinsi jadi jalan nasional.
"Jadi bukan pembangunan jalan baru. BPS itu perubahan status jalan bukan hasil pembangunan jalan. Jadi salah melihat itu sebagai hasil pembangunan jalan," imbuh Hedy.
Reporter: Winda Nelfira/Liputan6.com.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/yan)