Baliho Puan Maharani dan Upaya PDIP Menggenjot Elektabilitas Lewat Darat
Pengamat menilai, bila hanya sebatas baliho bisa menarik hati rakyat, bisa juga tidak. Lebih penting adalah sikap untuk menarik simpati masyarakat.
Baliho Ketua DPR Puan Maharani mulai bermunculan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pemasangan baliho itu memang diperlukan untuk menggenjot keterkenalan Puan bila ingin maju di Pilpres 2024.
Baliho merupakan cara konvensional. Namun, sebagai ketua DPR ada cara yang lebih bagus. Yaitu dengan memperlihatkan sikap yang berpihak kepada rakyat.
-
Bagaimana Puan Maharani bisa menjadi Ketua DPR? Kini puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR.
-
Apa yang akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terkait calon Panglima TNI? Nama calon panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang diputuskan oleh Puan Maharani mengenai rapat paripurna? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual. Padahal, sebelumnya selama masa pandemi Covid-19 anggota dewan diperbolehkan hadir secara virtual.
-
Siapa yang memimpin PDRI? Syafruddin Prawiranegara tercatat menjadi Ketua PDRI dalam waktu yang singkat, yaitu dari 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, namun hal ini sangat menentukan eksistensi Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
"Cara yang paling bagus sih. Puan sebagai ketua DPR mestinya bekerja untuk rakyat. Berpihak pada rakyat," ujar Ujang melalui pesan singkat, Jumat (25/6).
"Baliho perlu dan penting. Namun yang terbaik keberpihakan kebijakan kepada rakyat," sambungnya.
Ujang menilai, hari ini belum terlihat keberpihakan Puan sebagai ketua DPR kepada rakyat. Misalnya pengesahan UU Omnibus Law saat kepemimpinan Puan.
"Selama ini kan belum kelihatan keberpihakannya pada rakyat. Contoh, rakyat ingin revisi UU KPK ditolak. Tapi DPR di mana Puan sebagai ketuanya meng-acc revisi. Dan itu bertentangan dengan keinginan rakyat. Termasuk ketok palu UU Omnibus law," ujar Ujang.
Ujang menilai, bila hanya sebatas baliho bisa menarik hati rakyat, bisa juga tidak. Lebih penting adalah sikap untuk menarik simpati masyarakat.
"Tapi masih diperlukan untuk memperkenalkan persoal atau figur yang ingin lebih dekat mendapat simpati rakyat," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini.
Ujang juga melihat, PDIP berusaha menggenjot elektabilitas Puan melalui baliho. Ia menduga, tidak hanya di darat akan dilakukan, tetapi juga di udara melalui buzzer.
"Soal efektif atau tidak itu urusan lain bagi PDIP. Namanya juga usaha, maka usaha untuk menggenjot elektabilitas itu dilakukan dengan cara memasang baliho di mana-mana. Itu yang dilakukan PDIP menyerang via darat. Di darat mungkin akan menyerang dengan pemasangan baliho dan lain-lain. Di udara mungkin juga akan kerahkan buzzer tuk siapkan isu agar bisa trending topic, viral, dan dikenal kinerjanya oleh publik. Sehingga harapannya elektabilitasnya akan naik," ujarnya.
Pengenalan ke Masyarakat
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Adianto menanggapi beredarnya baliho Ketua DPR Puan Maharani di Surabaya, Jawa Timur. Utut mengatakan, baliho itu untuk pengenalan Puan ke masyarakat. Juga kesiapan bila ditunjuk maju di Pilpres 2024.
"Pertama, mbak Puan kan Ketua DPP Bidang Politik, ini juga menunjukkan kesiapan beliau kalau beliau memang ditunjuk dan juga pengenalan, kan taruh baliho di mana saja boleh," ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6).
Hanya saja, Utut menegaskan Puan sebaiknya berkonsentrasi penuh untuk tugas sebagai Ketua DPR.
"Tetapi sekali lagi, sekarang mba Puan sekarang sedang berkonsentrasi penuh untuk tugasnya sebagai Ketua DPR, Ketua DPR ini kan banyak turbulensinya," katanya.
Baliho itu sebagai pengenalan sebab Jawa Timur bukan daerah pemilihan Puan. Ketua DPP PDIP itu sudah dikenal di Jawa Tengah.
"Kalau di Jateng mbak selama ini berasal daerah pemilihannya berada di sana, relatif sudah dikenal, daerah lain yang pemilihannya relatif banyak juga Jawa Timur, Jawa Barat, dan di sana juga Bung Karno lahir dari sana," kata Utut.
"Jadi kalau baliho ada saja rasa ada momentum orang pasang baliho. Jadi kita sambut gembira saja, ini bagian dari sesuatu yang nggak perlu dirisaukan," sambungnya.
Utut menuturkan, baliho tersebut merupakan inisiatif kader PDIP sendiri. Bukan atas arahan Puan Maharani.
"Kan enggak mungkin atas perintah mbak, nggak mungkin juga atas perintah pak Utut," katanya.
Sebelumnya beredar baliho Puan Maharani di Surabaya, Jawa Timur. Baliho berlatar putih bertuliskan 'Mbak Puan' itu terpampang Puan mengenakan baju merah khas PDIP dan fotonya di atas mimbar.
Baca juga:
Presiden PKS: Anies Potensial Maju Capres 2024
Puji Sosok Airlangga Capres 2024, PKS Buka Peluang Koalisi Nasionalis-Religius
VIDEO: Presiden PKS Bicara Konsolidasi Pemilu 2024
PAN Soal Airlangga Maju Nyapres di 2024: Banyak Calon Semakin Mewarnai Demokrasi
Soal Airlangga Maju Capres, PPP Belum Terpikir Koalisi Pilpres 2024
Demokrat Duga Wacana Presiden 3 Periode Dijalankan Jika Tak Ada Resistensi Publik