Belajar dari India, Mendagri ingin e-voting dipakai di Pemilu 2019
"India berhasil melaksanakan e-voting efektif, murah dengan tingkat kesalahan kecil," ujar Tjahjo.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sedang mengkaji pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi atau e-voting di Indonesia. Saat ini pihaknya, bersama Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadikan India sebagai acuan.
"India berhasil melaksanakan e-voting efektif, murah dengan tingkat kesalahan kecil, padahal jumlah pemilih hampir mencapai satu miliar jiwa," ujar Tjahjo saat meresmikan Program Studi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, di Gedung UKI, Jakarta, Kamis (27/8).
Tjahjo melanjutkan, setelah mengkaji sistem di India, pihaknya akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, untuk menemukan formula yang dengan Indonesia.
"Kami membicarakan mana sistem yang lebih baik dan lebih murah dari India dengan BPPT," kata dia.
Tjahjo pun berharap e-voting ini dapat dilaksanakan pada pemilu tahun 2019 nanti.
Ada pun penggunaan teknologi informasi dalam pemilu ini, katanya, bergantung pada KTP elektronik atau e-KTP. Ini bisa menjadi kendala karena masih banyak ditemukan kasus kepemilikan e-KTP ganda.
"Masih ada sekitar delapan juta orang penduduk memiliki KTP ganda. Bahkan baru-baru ini Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembobolan ATM yang pelakunya memiliki 159 KTP, sidik jari sama namun namanya berbeda-beda," tutur Tjahjo.
Mendagri pun berjanji untuk terus menata permasalahan ini.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik pernah menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengkaji penggunaan teknologi informasi dalam pemilihan umum di Indonesia.
"Kami sedang melakukan kajian komprehensif mengenai penggunaan teknologi informasi dalam pemilu. Pada bulan November 2015 diharapkan bisa selesai dan disosialisasikan kepada semua pihak yang terlibat," ujar Husni.
Menristekdikti Muhammad Nasir pun menyambut baik usaha tersebut. Dia mengatakan penggunaan teknologi informasi dalam pemilu bisa menghemat 60-70 persen keuangan negara.
Selain itu, pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembuatan undangan dan surat suara.
"Tinggal menggunakan KTP, lalu cetak sidik jari ('finger print') lalu memilih dengan meng-klik. Semua serba otomatis," kata Nasir seraya menambahkan teknologi Indonesia sudah siap untuk melaksanakan pemilu "e-voting" tersebut.
Ada pun acara peresmian Program Studi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, selain Tjahjo, juga dihadiri oleh beberapa tokoh seperti Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Indonesia periode tahun 2000-2001 (era Presiden Abddurrahman Wahid) Ryaas Rasyid dan cendekiawan Frans Magnis Suseno. Budi Suyanto