Besok, Golkar daftar pengurus baru hasil Munaslub ke Kemenkum HAM
Besok, Golkar daftar pengurus baru hasil Munaslub ke Kemenkum HAM. Partai Golkar telah rampung melaksanakan munaslub untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum hari ini, Rabu (20/12) siang. Munaslub akan ditutup secara resmi nanti malam oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Partai Golkar telah rampung melaksanakan munaslub untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum hari ini, Rabu (20/12) siang. Munaslub akan ditutup secara resmi nanti malam oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Setelah munaslub, DPP Partai Golkar akan segera mendaftarkan keputusan munaslub yang menetapkan Airlangga Hartarto sebagai Ketum ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
"Insya Allah besok, hari ini kita notariskan. Notariatkan dulu seluruh keputusan munaslub kemudian didaftarkan ke Kemenkum HAM," jelas Wakil Sekjen DPP Golkar, Muhammad Sarmuji, Rabu (20/12) siang.
Kepengurusan DPP yang didaftarkan hanya Ketum karena sementara ini hanya Ketum yang diganti sedangkan formasi kepengurusan lainnya masih sama seperti semula. Penggantian Ketum, kata Sarmuji, sebagai respons jangka pendek menghadapi keadaan-keadaan yang memang membutuhkan tanda tangan secara administratif, misalkan tentang Pilkada 2018 yang harus segera diproses.
"Yang belum selesai harus segera ditandatangani ketua dengan sekjen. Tapi untuk struktur lengkap, Ketum membutuhkan waktu secara jernih, menempatkan siapa, di mana posisinya, membutuhkan pikiran lebih jernih, tidak bisa didesak-desak misalkan selesai satu hari, tidak bisa begitu. Supaya juga kepengurusan berhasil dengan bagus," paparnya.
Dalam menyusun kepengurusan baru, Ketum bisa meminta bantuan atau berkonsultasi dengan DPD I atau pimpinan ormas atau pihak terkait lainnya. Namun dalam munaslub tak disebutkan harus dengan siapa Ketum menyusun kepengurusan baru.
"Tapi membuka peluang kalau Ketum membutuhkan bantuan, berkonsultasi dengan siapa saja boleh," ujarnya.
Dalam munaslub juga tak ada keputusan demisioner. Sehingga kepengurusan sebelumnya tetap ada. Airlangga juga diberikan mandat penuh dalam menyusun kepengurusan. Dalam revitalisasi nanti, jabatan-jabatan bisa berubah dimana berdasar pasal peralihan memungkinkan terjadinya perubahan.
"Kalau pasal peralihan yang dulu hanya jumlah saja. Tetapi di pasal peralihan sekarang, bukan hanya tentang jumlah. Kita merujuk pasal tentang struktur; struktur DPP, struktur DPD. Karena rujukan struktur, termasuk komposisi, orangnya bisa berubah," terang Sarmuji.
Dengan dasar itu Ketum memiliki fleksibilitas yang diharapkan dapat menjawab tantangan organisasi. "Kalau dibatas-batasi, tentu tidak adil. Kita membebani Ketum dengan kerja-kerja, sementara Ketum tidak bisa memilih team work, struktur tidak adil rasanya. Makanya kita buka lebih fleksibel buat Ketum," ujarnya.
Dalam revitalisasi kepengurusan, kemungkinan besar akan ada perampingan baik dari segi struktur maupun jumlah pengurus. "Terserah Ketum lah," tutup Sarmuji.
Baca juga:
Beredar draf pengurus Golkar baru: Idrus jadi menteri, Ical lengser
Nama ketua DPR akan diputuskan dalam rapat pleno Golkar
Resmi jadi Ketum Golkar, Airlangga Hartarto akan lapor ke Jokowi
Nurdin Halid sebut posisi Ketua Harian, Dewan Pembina & Dewan Pakar tak akan diubah
Tak ada formatur, Airlangga diberi mandat penuh revitalisasi pengurus Golkar
Sah! Airlangga Hartarto jadi Ketum Golkar hingga 2019
Airlangga pastikan Munaslub Golkar bahas calon ketua DPR