'Buat Apa Pemilu Kalau Ujungnya Kekuasaan Dibagi yang Menang dengan Kalah'
'Buat Apa Pemilu Kalau Ujungnya Kekuasaan Dibagi yang Menang dengan Kalah'. Hal ini sungguh-sungguh mengancam demokrasi negara menurut Syamsuddin, karena di dalam konsep negara kekeluargaan tidak ada yang namanya oposisi semua itu keluarga.
Pengamat Politik Syamsuddin Haris menilai masuknya Partai Gerindra ke dalam kabinet kerja jilid II Jokowi - Ma'ruf sebagai demokrasi yang tidak sehat. Ia mengatakan untuk apa diadakan Pemilu bila hasil akhirnya kekuasaan dibagi menjadi dua.
"Buat apa kita mengadakan pemilu kalau ujung-ujungnya kekuasaan itu dibagi antara yang menang dengan yang kalah, ya artinya kalau kompetisi sepak bola semua dapat piala," ujar Syamsuddin di Cikini, Jakarta, Selasa (22/10).
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
Syamsuddin menambahkan hal ini bisa membawa negara kita seperti disampaikan Prof Soepomo pada saat sidang BPUPKI pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu model negara integralistik atau model negara kekeluargaan. Hal ini sungguh-sungguh mengancam demokrasi negara menurut Syamsuddin, karena di dalam konsep negara kekeluargaan tidak ada yang namanya oposisi semua itu keluarga.
"Makanya ada kompetisi di dalam Pemilu Presiden, yang menang berkuasa yang kalah ya legowo jadi oposisi. Itulah mestinya demokrasi kita yang sehat, bukan kemudian diajak masuk semua sampai tidak ada partai oposisi" Tambahnya.
Politik seharusnya menghargai posisi masing-masing baik itu sebagai koalisi ataupun oposisi. Politik juga harus menjunjung tinggi sportifitas.
"Seharusnya otoritas presiden dipagari oleh nasionalitas demokrasi dan moralitas publik tentu saja mestinya Pak Jokowi tidak sudah mengajak Gerindra ke dalam kabinet, dan sebaliknya mestinya Pak Prabowo dan teman-teman menolak ajakan itu," katanya.
Nantinya, menurut Syamsuddin, bila Jokowi benar-benar menerapkan model negara kekeluargaan tidak akan ada lagi batas antara negara dan masyarakat karena semuanya menyatu. Oleh karena itu tidak ada hak bagi masyarakat untuk menuntut hak politik dan hak hukumnya kepada negara.
Baca juga:
PAN Soal Prabowo Jadi Menteri: Saya Enggak Kebayang Capres Raker Sama Komisi I
FPI soal Manuver Politik Prabowo: Habib Rizieq Belum Komentar, Tapi Memantau
Prabowo Jadi Menteri Jokowi, Gerindra Sebut 'Konstituen Senang-senang Saja'
Ketua MPR Duga Prabowo Dipilih Jadi Menteri Demi Stabilitas Pemerintahan 5 Tahun
Bakal Jadi Menhan, Ini Kritik Prabowo Saat Debat dengan Jokowi soal Pertahanan RI
Jokowi Kembali Panggil Calon Menteri ke Istana Hari Ini