Cak Imin Usul Sistem Pemilu Diubah Jadi Lebih Manusiawi: Kompetisinya Sadis, Uang Jadi Panglima
Menurut Cak Imin, sejatinya pesta demokrasi dibuat senyaman dan seaman mungkin
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan, salah satu poin hasil dari Muktamar adalah diubahnya sistem Pemilu. Menurut dia, hal itu menjadi refleksi dari pesta demokrasi sebelumnya yang dinilainya berjalan brutal.
“Pemilu ini sistemnya harus diubah total. Pemilu ini sistemnya betul-betul memakan sesama warga bangsa, kompetisinya sadis, uang menjadi panglima,” kata pria karib disapa Cak Imin kepada awak pers di Nusa Dua Convention Center, Bali, Minggu, (25/8).
- Cak Imin Sebut Segelintir Orang di PBNU Mau Cawe-Cawe ke PKB
- Cak Imin: Ekonomi Kita Tidak Punya Pijakan Kuat, Pondasinya Selalu Rapuh
- Cak Imin Samakan Praktik Dinasti dengan Nepotisme: Itu Perilaku Politik Prasejarah
- Cak Imin Singgung Kasus Firli Bahuri: AMIN Menang Penegak Hukum Diisi Aparat Berintegritas Tinggi
Cak Imin menyayangkan, karena kebrutalan sistem maka tidak sedikit peserta Pemilu berkualitas sulit mendapatkan kesempatan jika tidak mendapat dukungan tambahan dari partai.
“Kami harus bekerja all out pada orang-orang yang tidak memiliki biaya,” keluh dia.
Di sisi lain, lanjut Cak Imin, sejatinya pesta demokrasi dibuat senyaman dan seaman mungkin. Karenanya, dia akan membawa aspirasi para muktamirin untuk mengubah sistem Pemilu di periode mendatang.
“Karena itu saya akan mengusulkan kepada DPR, kepada Pak Presiden untuk mengubah sistem pemilu yang lebih manusiawi,” Cak Imin menandasi.
Senada dengan itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengeluarkan rekomendasi dalam Muktamar ke-VI PKB yakni mendesak revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). PKB meminta agar adanya pemisahan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
Hal itu disampaikan oleh kata Ketua DPP PKB, Nihayatul Wafiroh kepada awak media.
"PKB mendorong pada pemilu 2029 yang akan datang, Pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk dipisah pelaksanaannya," ujar Nihayatul saat jumpa pers, di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8).
Selain itu, kata Nihayatul, Muktamar VI PKB juga merekomendasikan agar adanya penurunan ambang batas presiden dari 20% menjadi 10%. Dia menyebut, turunnya ambang batas itu bisa diterapkan pada Pilpres 2029.
"Hasil Muktamar juga merekomendasikan presidential treshold yang sekarang 20%, Muktamar merekomendasikan cukup 10% presidential treshold kita Pada Pilpres 2029 yang akan datang," tutur Nihayatul.