Cegah Transaksi Politik, Relawan Prabowo-Puan Dukung Koalisi Diumumkan Sejak Awal
PKS mendorong partai politik deklarasi koalisi dan calon presiden pada Pemilu 2024 sejak awal. Hal ini menghindari istilah ‘beli kucing dalam karung’ dalam pemilihan calon pemimpin RI periode lima tahunan tersebut.
PKS mendorong partai politik deklarasi koalisi dan calon presiden pada Pemilu 2024 sejak awal. Hal ini menghindari istilah 'beli kucing dalam karung' dalam pemilihan calon pemimpin RI periode lima tahunan tersebut.
Ketua Presidium Nasional Poros Prabowo-Puan, Andianto mendukung wacana tersebut. Menurut dia, sejak awal, relawan Prabowo-Puan memang ingin jagoannya tersebut segera dideklarasikan.
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Kenapa Pilkada 2024 penting? Pemilihan kepala daerah serentak ini menjadi ajang untuk menilai kembali kinerja para pejabat yang sedang menjabat, sekaligus kesempatan bagi calon baru untuk menawarkan visi dan misi mereka dalam membangun daerah masing-masing.
-
Kenapa Panwaslu Pilkada 2024 penting? Dengan adanya Panwaslu, diharapkan setiap potensi kecurangan atau pelanggaran dapat dideteksi dan ditindaklanjuti dengan cepat, sehingga hasil Pilkada dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak.
-
Kapan sidang perdana sengketa pilpres 2024? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
"Kami sejak dini sudah meminta kepada Partai Gerindra dan PDIP mengajak partai lain juga agar segera mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Puan Maharani sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024," kata Andianto saat dihubungi merdeka.com, Rabu (8/12).
Menurut dia, menampilkan pasangan capres dan cawapres lebih awal dapat memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Sebab dengan begitu, rakyat bisa memilih pasangan yang paling tepat untuk pemimpin Indonesia ke depan.
Dia juga mendorong koalisi parpol untuk segera dibentuk. Jangan di menit akhir pendaftaran capres dan cawapres.
“Dengan pengumuman pasangan capres-cawapres lebih dini, dapat menghilangkan tradisi politik transaksional,” tegas dia.
Diberitakan, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyerukan agar parpol-parpol deklarasikan calon presiden sejak saat ini. Dia berharap, capres dan cawapres tak dideklarasikan di menit akhir pendaftaran ke KPU seperti yang terjadi tiap pemilu.
Mardani mengatakan, hal ini bisa membuat masyarakat lebih memahami para calon pemimpinnya. Termasuk soal koalisi yang seharusnya dilakukan sejak jauh hari.
"Saya setuju parpol melakukan koalisi dan penjajakan jauh-jauh hari. Sehingga tidak membeli kucing dalam karung," kata Mardani saat dihubungi.
Senada, Pendiri Cyrus Network, Hasan Nasbi menilai ada dua hal yang dapat mengubah peta koalisi Pemilu 2024. Yaitu habisnya masa jabatan beberapa kepala daerah dan koalisi partai dilakukan lebih awal. Sehingga memunculkan calon lebih cepat.
Misalnya,Anies Baswedan habis masa jabatannya pada 2022, dan Ganjar Pranowo pada 2023. Dia mencontohkan, dalam kasus Gatot Nurmantyo. Namanya sempat muncul sebagai Capres saat menjabat Panglima TNI. Namun setelah pensiun, pamornya mulai meredup.
"Itu efeknya bisa luas. Karena nggak punya jabatan itu jangankan dengan partai dengan teman sendiri aja susah," ungkap Hasan.
Konteks kedua yang dapat mengubahnya adalah koalisi lebih awal antar partai politik dan penentuan calon lebih awal. Hari ini masyarakat tidak tahu siapa yang benar-benar punya tiket untuk maju atau tidak. Masalahnya saat ini masih ada anggapan bahwa mendeklarasikan diri jauh-jauh hari itu buruk.
Dari perolehan suara partai, ada tiga Partai yang potensial untuk memajukan calon. PDIP yang bisa memajukan calon sendiri, atau Gerindra dan Golkar yang hanya membutuhkan satu partai tambahan.
"Ini dua hal yang bisa mengubah peta survei. Kalau sudah dibungkus saya yakin orang akan melihat, ooh ini yang sudah punya tiket, " ujar Hasan.
Namun elite politik kerap menginginkan calon ditentukan di akhir-akhir. "Karena di akhir makin tinggi harga negonya. Padahal publik menginginkan jauh-jauh hari," pungkasnya.
Tanggapan Parpol
Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menolak bicara deklarasi dini koalisi dan capres. Dia mengatakan, saat ini prioritas bukan untuk memikirkan calon presiden. Saat ini fokus utama mendukung pemerintah mengatasi pandemi.
"Prioritas kita sekarang adalah mendukung pemerintah untuk mengatasi pandemi dan perlambatan ekonomi," ujar Hendrawan kepada wartawan, Rabu (8/12).
Menurut Hendrawan tidak pas waktunya untuk membicarakan Pilpres 2024. Sebab hanya akan menganggu sinergi bersama menghadapi pandemi.
"Bukan gembar gembor koalisi pilpres sehingga mengganggu fokus kita untuk menyinergikan semua kekuatan mengatasi masa-masa sulit ini," ujar anggota komisi XI DPR RI ini
Sementara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat dengan usulan koalisi calon presiden diumumkan sejak dini. Supaya masyarakat tidak memilih calon seperti membeli kucing dalam karung.
Menurut Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mendorong kandidat calon presiden yang ingin maju tidak perlu malu-malu.
"Saya sependapat bahkan saya sudah sampaikan agar para kandidat yang mau maju tidak malu malu kucing," ujar Jazilul kepada wartawan, Selasa (7/12).
Dibangunnya koalisi sejak awal juga menjadi bagian pendidikan politik. Supaya masyarakat bisa menilai kesungguhan dan visi misi calon presiden yang berlaga di Pilpres 2024.
"Koalisi lebih awal akan juga menjadi bagian dari pendidikan politik agar masyarakat dapat menilai kesungguhan dan visi misinya," ujar Jazilul.
(mdk/rnd)