Cuma Aburizal Bakrie yang tidak rangkap jabatan jadi Ketum Golkar
Isu tak boleh rangkap jabatan jelang munaslub Golkar dinilai cuma buat jatuhkan Ade Komarudin.
Peneliti dari Pusat Data Bersatu Agus Herta mengatakan, dalam sejarah Partai Golkar banyak ketua umum Partai Golkar melakukan rangkap jabatan. Sehingga isu tidak boleh rangkap jabatan dinilai tidak akan efektif untuk menjegal calon ketum Golkar Ade Komarudin (Akom).
"Menjelang pelaksanaan Munas atau Munaslub, banyak isu yang beredar termasuk isu soal larangan rangkap jabatan," kata Agus Herta dikutip dari Antara, Rabu (11/5).
Menurut Agus Herta, salah satu calon ketua umum Partai Golkar yang memiliki jabatan strategis sebagai kepala lembaga tinggi negara adalah Ade Komarudin yakni ketua DPR RI. Menjelang pelaksanaan Munaslub saat ini, kata dia, wajar jika banyak bermunculan isu di sekitar para calon ketua umum.
Agus menilai, isu larangan ragkap jabatan adalah bentuk kampanye negatif kepada Ade Komarudin.
Namun, Agus Herta memprediksi, isu rangkap jabatan tersebut tidak efektif untuk menggerus dukungan kepada Ade Komarudin, karena dalam sejarah Partai Golkar banyak ketua umum partai tersebut melakukan rangkap jabatan di lembaga negara.
Agus mencontohkan, ketua umum Partai Golkar Wahono, Harmoko, dan Akbar Tandjung, melakukan rangkap jabatan sebagai ketua umum Partai Golkar juga menduduki jabatan ketua DPR RI.
Bahkan, Jusuf Kalla ketika menjadi ketua umum Partai Golkar dia juga menduduki jabatan sebagai wakil presiden.
"Cuma Aburizal Bakrie yang tidak melakukan rangkap jabatan," katata.
Menurut Agus, rangkap jabatan ketua umum Partai Golkar dan ketua DPR RI, justru dapat menguntungkan Partai Golkar.
"Jika Ade Komarudin terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar, dari sisi politik akan menguntungkan partai," katanya.
Partai Golkar akan menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di Bali, pada 15-17 Mei 2016. Ada 8 caketum yang akan bertarung. Mereka adalah Ade Komarudin, Setya Novanto, Airlangga Hartarto, Mahyudi, Priyo Budi Santoso, Azis Syamsuddin, Indra Bambang Utoyo dan Syahrul Yasin Limpo.
Baca juga:
Syahrul Limpo siap dukung Akom, asal Ical tak keluar dari Golkar
Akui bertemu pengurus DPD di hotel, Akom ngaku cuma silaturahmi
Setnov & Akom diduga langgar etik Munaslub, terancam diskualifikasi
Tiru Jokowi, Setya Novanto kampanye salam 2 jari di Munaslub Golkar
Jika jadi ketum, Akom janjikan kewenangan lebih DPD di Pilkada
Priyo Budi Santoso: Calon Ketum Golkar ada 8, bukan hanya 2
Akom tak mau citra Golkar rusak gara-gara salah pilih ketua umum
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa yang diminta oleh Partai Golkar kepada Bahlil? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.