Debat Pikada Jateng, Luthfi Berapi-api Janjikan Rumah Gubernur Jadi Rumah Rakyat
Luhtfi menekankan mengenai keterbukaan informasi publik dan pelayanan masyarakat. Salah satunya dengan cara membuka pintu rumah Gubernur untuk warga Jawa Tengah
Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi berjanji menjadikan rumah dinas Gubernur sebagai rumah rakyat. Janji itu disampaikan dalam debat perdana Pilkada Jateng dengan tema Tata Kelola Pemerintahan, Kepemimpinan dan Reformasi Birokrasi, di Semarang, Rabu (30/10).
Luhtfi menekankan mengenai keterbukaan informasi publik dan pelayanan masyarakat. Salah satunya dengan cara membuka pintu rumah Gubernur untuk warga Jawa Tengah.
- Dipancing Luthfi dalam Debat, Andika Mengaku: "Saya Tak Tahu Desa di Timur Jawa Tengah, Saya Jujur Saja"
- Ditanya Kemitraan dengan Pusat, Ahmad Luthfi Malah Paparkan Program Rumah Layak Huni dan Jambanisasi
- Debat Pilkada Jateng, Ahmad Luthfi Diberi Mandat 'Ngopeni dan Ngelakoni' Rakyat oleh Jokowi hingga Prabowo
- VIDEO: Jenderal Luthfi Ngegas Respons Andika saat Debat, Janji Buka Rumah Gubernur Buat Rakyat
“Kita akan ciptakan rumah gubernur sebagai rumah rakyat. Masyarakat bisa datang kapanpun, hari tertentu,” ujar Luthfi sambil berapi-api.
Dengan demikian, masyarakat bisa mengadukan persoalan yang dihadapi, langsung kepada pemimpinnya. Dalam hal ini, Gubernur Jawa Tengah.
“Jadi masyarakat akan tahu apakah gubernur mantuk-mantuk (mengangguk) karena tahu masalah atau mantuk-mantuk karena pencitraan,” tegasnya.
Sementara itu, Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa berjanji memperbaiki kualitas pelayanan publik dengan memberikan reward and punishment kepada perangkat daerah. Baginya, tidak ada tempat bagi pegawai pemerintahan yang tidak ingin jadi bagian dalam perbaikan kualitas pelayanan publik.
“Kita juga tunjukkan mereka yang tidak ingin jadi bagian pelayaan publik yang efisien tidak ada tempat di Jawa Tengah,” tegasnya.
Andika menambahkan, Pemprov Jateng harus memperbaiki indeks pelayanan integritas dari KPK yang saat ini kurang maksimal. Pekerjaan rumah lain adalah inefisiensi perekonomian.
“Saat ini inefisiensi sampai 10-12 persen, harus banyak perbaikan. Inefisiensi berarti kita pelayan publik lambat atau menambah cost pelayanan. Jangan sampai inefisiensi menonjol,” katanya.