Dede Yusuf kecewa Jokowi ke Malaysia tak bahas iklan pelecehan TKI
Menurutnya harus segera ada perbaikan perjanjian kerja sama terkait TKI antara Indonesia dan Malaysia.
Ketua Komisi IX DPR asal Partai Demokrat Dede Yusuf memprotes kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke negara tetangga di Asia Tenggara. Salah satunya, kunjungan Jokowi ke Malaysia yang tidak membicarakan persoalan TKI di negeri jiran itu secara menyeluruh.
"Saya menyesal tidak ada pembicaraan terkait bagaimana sikap Indonesia menegur sikap Pemerintah Malaysia pada pelecehan atau rasialis (iklan menghina TKI). (Jokowi) Yang ada hanya bahas mobil dan antara Menaker Indonesia dan Malaysia yang bicara soal perbaikan kerja sama," kata Dede di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).
Menurutnya harus segera ada perbaikan perjanjian kerja sama terkait TKI antara Indonesia dan Malaysia. Tekanan dari pemerintah Indonesia penting untuk memaksa pemerintah Malaysia lebih peduli atas kesejahteraan TKI.
"Sebetulnya ini bagus, perbaikan kerja sama dengan adanya tekanan dari kita. Maka mereka akan lakukan perbaikan," terang dia.
Lanjut dia, sebelumnya DPR pernah mengusulkan agar TKI ke Malaysia dihentikan sementara. Namun, kunjungan Jokowi ke Malaysia tersebut dinilainya tidak memunculkan sikap tegas atas kesewang-wenangan Malaysia terhadap TKI selama ini.
"Kita pernah katakan pekerja rumah tangga ini disetop, kalau mau kita kirim yang formal. Tapi nampaknya saya tak dengar ada berita Jokowi memberi pernyataan tegas terkait masalah TKI, yang lebih terdengar hanya mobil, Komisi IX jelas kecewa karena isu ini isu bangsa, harkat martabat bangsa kita," pungkas dia.
Baca juga:
'Jokowi ke Malaysia malah urusi mobil bukan iklan pelecehan TKI'
Gantinya maaf soal iklan hina TKI, ini 5 janji Malaysia pada Jokowi
Ini hasil pertemuan Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia soal TKI
Rieke: Orang Indonesia di Malaysia itu kerja, iklan itu sudah SARA
Produsen robot AS kecam distributor Malaysia bikin iklan hina TKI
Jenderal Moeldoko tak mau ikut-ikutan komentari Iklan hina TKI
-
Kapan Jenderal M Jusuf diangkat menjadi Panglima TNI? Saat memilih Jenderal M Jusuf menjadi Panglima TNI tahun 1978 pun Soeharto mengejutkan banyak pihak.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang dilakukan Jokowi saat kuliah? Semasa kuliah, Jokowi juga aktif tergabung dengan UKM pencinta alam.
-
Siapa yang menunjuk Jenderal M Jusuf sebagai Panglima TNI? Presiden Soeharto selalu punya pertimbangan saat memilih Panglima TNI. Tidak selalu melewati jalur reguler seperti yang lazim dilakukan saat ini. Atau menunjuk satu dari kepala staf angkatan. Saat memilih Jenderal M Jusuf menjadi Panglima TNI tahun 1978 pun Soeharto mengejutkan banyak pihak.